Sampaikan Enam Tuntutan, HMKI Minta Pemerintah Bertindak Nyata Atasi Persoalan di Tanah Karo

Sampaikan Enam Tuntutan, HMKI Minta Pemerintah Bertindak Nyata Atasi Persoalan di Tanah Karo

YOGYAKARTA – Temporatur.com

Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Karo Seluruh Indonesia (DPP HMKI) menyampaikan pernyataan sikap tegas merespons berbagai keluhan warga Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Pernyataan sikap ini dirilis menyusul kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal DPP HMKI, Arnis Gintings, menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah wajib mendengar dan mengambil tindakan nyata atas aspirasi masyarakat.

HMKI merumuskan enam poin tuntutan utama yang mencakup isu penegakan hukum, ketahanan ekonomi, hingga evaluasi program nasional.

“Tanah Karo tidak butuh janji manis, melainkan kehadiran nyata negara. Kami menyuarakan ini demi mewujudkan Indonesia yang sehat, aman, produktif, dan sejahtera,” ujar Arnis Gintings dalam konferensi pers yang digelar di Yogyakarta, Sabtu (12/9/2026).

Poin pertama dan kedua berfokus pada pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

HMKI mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya, bukan sekadar operasi sesaat yang menyasar pengguna. Selain itu, mereka menuntut tindakan tegas terhadap pengelola dan promotor judi online melalui pemblokiran platform serta pengawasan ketat transaksi keuangan ilegal.

Sebagai solusi jangka panjang, HMKI meminta pemerintah tidak hanya melarang, tetapi juga menghadirkan alternatif ekonomi riil. Hal ini dapat dilakukan melalui penciptaan wirausaha baru, penyediaan lapangan kerja produktif, perluasan akses permodalan UMKM, serta optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata lokal di Kabupaten Karo.Isu keselamatan anak juga menjadi sorotan tajam. Menanggapi dugaan kasus keracunan makanan yang terjadi baru-baru ini, HMKI menuntut evaluasi total terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

HMKI mendesak penetapan standar keamanan pangan (food safety standard) yang ketat dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, proses di dapur pengolahan, hingga sistem distribusi.

HMKI juga meminta hasil investigasi dibuka secara transparan kepada publik demi memastikan keselamatan anak berada di atas target administratif anggaran.

Terakhir, HMKI mendesak agar seluruh aspirasi masyarakat yang mencuat selama kunjungan kerja Wapres Gibran segera dijadikan dasar kebijakan yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi dokumentasi seremonial. DPP HMKI menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal seluruh program pemerintah secara kritis, konstruktif, dan solutif demi kemajuan Tanah Karo

(Ginting)