Perkuat Daya Saing Industri, Kemenperin,Kemnakerdan BPS Komitmen Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menyepakati kolaborasi strategis untuk menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Ballroom Lantai 5 Hotel Nuanza, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (21/7/2026).
Langkah taktis bertema “Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” ini dihadiri langsung oleh Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Hadir pula pplt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan pimpinan BPS Provinsi Jawa Barat beserta seluruh perwakilan BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di antara sekitar 100 tamu undangan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran.
Sensus ini akan memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan dunia usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja di Indonesia.
Menurut Yassierli, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran, karena mampu memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan dunia usaha dan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan membantu pemerintah memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, hingga tingkat produktivitas di berbagai sektor ekonomi.
Melalui pemetaan itu, pemerintah juga dapat mengidentifikasi sektor maupun wilayah yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus memahami perubahan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri seiring perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi.
Menurut Yassierli, informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.
“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ajaknya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyampaikan empat fokus utama yang menjadi kunci sukses pelaksanaan sensus, yakni memperkuat sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian, membangun komitmen bersama dengan asosiasi usaha, pengelola Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memperluas sosialisasi kepada pelaku industri, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian agar proses pendataan berjalan lancar.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan industri.
Bagi pemerintah, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tentang menghitung jumlah usaha atau tenaga kerja, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.
(SS/Red)
