Plt Bupati Bekasi Bakal Telusuri Isu Honor Ganda dan Kenaikan Gaji Direksi Perumda Tirta Bhagasasi

Plt Bupati Bekasi Bakal Telusuri Isu Honor Ganda dan Kenaikan Gaji Direksi Perumda Tirta Bhagasasi

BEKASI – Temporatur.com

Isu dugaan rangkap jabatan (double job) oknum staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga fasilitas Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi mendapat respons langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.Saat dikonfirmasi mengenai adanya oknum staf PPPK di jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bekasi yang diduga menerima honor ganda di Dewas Perumda Tirta Bhagasasi, Asep mengaku baru mengetahui kabar tersebut.

Ia berjanji akan segera melakukan konfirmasi secara faktual kepada pihak-pihak terkait.”Saya konfirmasi dulu. Nanti kita tanya bener gak nih anak ini kerja di Dewas jadi staf. Nanti saya tanya lagi, jadi kita bener-bener faktual,” ujar Asep kepada awak media.

Asep menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke mejanya terkait dugaan rangkap jabatan maupun honor ganda oknum staf PPPK tersebut.

Hal itu membuat pihak pemerintah daerah belum mengambil tindakan sebelum informasi dipastikan kebenarannya.

“Belum, belum ketahui, saya juga kan gak tau semua, baru tau dari sini kan. Karena kan belum ada yang laporan ke saya,” ungkapnya.

Mengenai persoalan fasilitas mobil dinas ganda yang sempat menjadi sorotan publik, Asep menyebutkan bahwa dirinya sudah pernah memanggil pihak Dewas untuk meminta klarifikasi.

Berdasarkan penelusuran, penggunaan fasilitas tersebut ternyata memang tercantum dan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Direksi (Perdir) yang berlaku.

“Kayak kemarin tuh waktu masalah mobil juga kan saya panggil tuh, ternyata di Perdir ada ternyata. Emang udah ada mobil itu, kita kan kalau udah ada di situ kan kita diam,” jelas Asep.

Sementara itu, menanggapi rumor mengenai rencana kenaikan gaji jajaran Direksi Perumda Tirta Bhagasasi di tengah kondisi perusahaan yang tengah disorot akibat utang, Asep menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada usulan atau laporan resmi yang ia terima selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

“Nah itu juga gak pernah ada yang laporan. Semua belum ada yang laporan, gak ada,” pungkasnya.

Langkah konfirmasi dan penelusuran lebih lanjut ini diharapkan dapat memberikan kejelasan di tengah gelombang kritik serta desakan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilayangkan oleh elemen masyarakat dan warganet.

(SS/Red)