BPJS Tak Kunjung Aktif, Warga Karangbahagia Kritis Lawan Penyakit dan Tembok Birokrasi
Slogan “Bekasi Bangkit Maju Sejahtera Berani” seolah menjadi ironi pahit bagi Hasan Munawar. Warga Kampung Sukamantri, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia ini harus menelan pil pahit kenyataan bahwa sistem kesehatan di Kabupaten Bekasi sedang tidak baik-baik saja.
Di tengah kondisi fisik yang melemah dengan kadar Hemoglobin (HB) menyentuh angka kritis 8, ia justru dipaksa bertarung melawan tembok tebal birokrasi BPJS yang tak kunjung usai.
“Sudah lama masalah BPJS diurus, tapi sampai saat ini belum jelas. Tiba waktunya dibutuhkan, tidak ada yang mampu menjawab,” keluh Hasan dengan nada kecewa mendalam, Senin (4/4/2026).
*Birokrasi yang Membunuh Perlahan*
Kasus Hasan adalah potret nyata kegagalan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjamin hak dasar hidup warganya. Bagaimana mungkin, di daerah dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, sinkronisasi data kesehatan masih menjadi momok yang mengancam nyawa?
Aktivasi BPJS yang berlarut-larut menunjukkan adanya “sumbatan” serius dalam koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pihak BPJS Kesehatan setempat.HB di angka 8 bukanlah sekadar angka statistik; itu adalah sinyal bahaya medis yang membutuhkan penanganan segera.
Namun, prosedur administratif nampaknya lebih “berkuasa” daripada urgensi medis. Kondisi ini memicu pertanyaan kritis. Apakah nyawa warga Bekasi harus menunggu stempel dan verifikasi yang tak kunjung datang?
*Pemerintah Daerah Tutup Mata?*
Kekecewaan Hasan Munawar adalah tamparan keras bagi para pemangku kebijakan di Kabupaten Bekasi. Ketidakmampuan otoritas terkait untuk memberikan jawaban pasti saat warga dalam kondisi kritis adalah bentuk pengabaian tanggung jawab publik yang fatal.Publik kini menagih janji kemudahan akses kesehatan.
Jika untuk mengaktifkan status kepesertaan saja membutuhkan waktu berbulan-bulan tanpa kejelasan, maka sistem kesehatan Kabupaten Bekasi tidak sedang melayani, melainkan sedang menyandera keselamatan rakyatnya sendiri.
Jangan sampai ada kesan bahwa sistem ini hanya ramah di atas kertas, namun “lumpuh” saat nyawa warga menjadi taruhannya. Kabupaten Bekasi butuh aksi nyata, bukan sekadar janji-janji prosedural yang membingungkan masyarakat kecil.
(Red)
