AKPSI Dorong Optimalisasi DBH Sawit untuk Kemandirian Fiskal Daerah
Jakarta|Temporatur.com
Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), yang dipimpin oleh Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (1/10/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Bupati Mudyat Noor menyatakan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk mendapatkan dukungan regulasi dari pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit. Ia menekankan pentingnya kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap fiskal daerah, yang harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Optimalisasi DBH sawit ini sangat mendesak, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan yang terdampak aktivitas perkebunan,” ujar Mudyat Noor. “Masyarakat di daerah penghasil sawit harus merasakan manfaat yang seimbang dari kekayaan sumber daya alam ini, terutama melalui perbaikan akses dan fasilitas umum.”
Mudyat Noor juga menambahkan bahwa AKPSI berperan sebagai wadah kolaborasi antara daerah dan pusat dalam memperkuat kemandirian fiskal berbasis sektor perkebunan.
Dirjen Otda Akmal Malik menyambut baik inisiatif AKPSI dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perkebunan sawit yang berkelanjutan.
“Regulasi berbasis data sangat penting sebagai dasar sinkronisasi program daerah dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk dalam mendukung usulan optimalisasi DBH sawit,” kata Akmal Malik.
Akmal juga menyoroti tantangan dalam tata kelola perkebunan sawit, seperti penguatan kelembagaan petani, penanganan keterbatasan infrastruktur, dan pemenuhan tuntutan global terkait keberlanjutan.
Menutup audiensi, Dirjen Otda berkomitmen untuk mendukung penuh upaya AKPSI dalam memajukan kemandirian fiskal daerah melalui sinkronisasi regulasi dan fasilitasi audiensi lanjutan dengan kementerian terkait.
Audiensi yang berlangsung di Gedung F Lantai 8 Kemendagri ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah anggota AKPSI, termasuk Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pasangkayu, dan Bupati Mamuju, serta jajaran pengurus AKPSI lainnya. Irpan
