Pengamat Desak Audit Investigasi Lahan Sawit di Kalimantan Barat
Pontianak, Kalimantan Barat – Konflik lahan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sorotan tajam pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar. Dalam keterangan persnya, Dr. Herman mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit investigasi terhadap kepemilikan lahan, khususnya Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi (INLOK) perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Audit investigasi ini penting untuk memastikan legalitas dan transparansi perizinan, sekaligus menelusuri dugaan pelanggaran hukum,” ujar Dr. Herman. Ia menyoroti praktik penggelapan pajak dan pembukaan galian C ilegal di area HGU yang diduga dilakukan oleh sejumlah perusahaan.
Dr. Herman juga menyoroti konflik agraria yang terjadi hampir di semua kabupaten di Kalbar, yang disebabkan oleh tumpang tindih lahan antara perusahaan dan masyarakat adat atau petani lokal. Ia menekankan pentingnya audit investigasi untuk memetakan ulang batas-batas lahan secara akurat, sehingga penyelesaian konflik dapat dilakukan lebih adil dan transparan.
Selain itu, Dr. Herman menyoroti masalah kewajiban kebun plasma yang kerap tidak jelas pelaksanaannya. Ia mendesak agar pemeriksaan kewajiban plasma menjadi bagian penting dari audit, agar hak-hak masyarakat desa benar-benar dipenuhi.
“Redistribusi lahan harus menjadi solusi nyata agar tanah benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan hanya dikuasai segelintir pihak,” tegasnya.
Dr. Herman menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan konflik lahan yang sudah lama menjadi persoalan di masyarakat. Ia berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.
Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Kebijakan Publik
Pewarta: Jono Aktivis98
