Indonesia di Ambang Risiko Sistemik: Benahi Fondasi Industri dan Hapus Pajak Siluman
TEMPORATUR.COM, JAKARTA – Perekonomian Indonesia menghadapi risiko sistemik jika pemerintah tak segera mengatasi masalah struktural. Kebergantungan pada impor murah dari Tiongkok mematikan industri dalam negeri, sementara praktik pajak siluman membebani dunia usaha. Hal ini disampaikan pengamat ekonomi STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, dan pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho. Selasa (15/7/2025) di Jakarta.
Aditya menjelaskan, pajak siluman dan banjir impor membuat industri nasional kehilangan daya saing. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen atau lebih mustahil tercapai tanpa kebijakan fiskal dan industrialisasi yang realistis. Ia mendesak pemerintah memperkuat strategi substitusi impor, khususnya pada sektor pangan dan bahan baku, melalui kerja sama konkret dengan swasta. “Pemerintah harus membela industri nasional agar tetap kompetitif,” tegasnya. Ia juga menyoroti iklim investasi yang kurang kondusif di Indonesia, jauh tertinggal dibandingkan Tiongkok.
Hardjuno menambahkan, kebocoran keuangan negara akibat skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) menjadi akar masalah. Ribuan triliun rupiah lenyap, membuat reformasi perpajakan dan industri menjadi sia-sia. Ia mengusulkan moratorium utang dan negosiasi ulang dengan kreditur sebagai solusi jangka pendek, serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus mega korupsi.
Keduanya sepakat, bonus demografi Indonesia terancam sia-sia jika fondasi ekonomi lemah. Kebergantungan pada Tiongkok yang tengah mengalami stagnasi ekonomi semakin memperparah situasi. Reformasi menyeluruh—membersihkan perpajakan, melindungi industri strategis, menegakkan hukum, dan perencanaan ekonomi yang realistis—adalah satu-satunya jalan keluar untuk mencegah Indonesia menuju kebangkrutan dan mewujudkan mimpi menjadi negara maju. Ancaman kenaikan tarif barang dari Amerika Serikat juga perlu diantisipasi dengan membangun industri hulu dan mencari solusi saling menguntungkan.(*)
