Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » Daerah » Sejumlah Organisasi Wartawan Melaporkan Dugaan Penghinaan, Pelecehan Profesi Wartawan ke Polda Metro Jaya

Sejumlah Organisasi Wartawan Melaporkan Dugaan Penghinaan, Pelecehan Profesi Wartawan ke Polda Metro Jaya

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Jumat, 13 Jun 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Temporatur.com

Sejumlah organisasi wartawan melaporkan oknum berinisial ( Ir.A) yang diduga melakukan penghinaan, pelecehan dan pencemaran profesi jurnalis ke Polda Metro Jaya pada Jumat, 13 Juni 2025.

Beberapa perwakilan organisasi wartawan yang mengawal pelaporan tersebut diantaranya, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB),PWI Bekasi Raya, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Media Online Indonesia (MOI) Bekasi Raya,dan Forum Wartawan Jakarta Indonesia (FWJI) Bekasi Raya.

Dalam laporan tersebut teregister Nomor : STTLP/B/4016/VI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Ketua AWIBB DPD Jawa Barat, Raja Fernando Simatupang selaku Pelapor mengatakan bahwa opini yang sudah di tuangkan didalam narasi oleh oknum (Ir.Ar) sudah sangat diluar batas, berita hoaxs (berita bohong), fitnah, dan sangat melecehkan profesi jurnalis,ujar Raja saat selesai membuka pelaporan di Polda Metro Jaya, Jumat, 13/06/2025.

Suranto, S.E., S.H., CCD., selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa dalam hal pelaporan pada Polda Metro Jaya terkait pasal 311 KUHPidana tentang pasal 311 KUHP mengatur tentang tindak pidana fitnah. Fitnah didefinisikan sebagai perbuatan menuduh seseorang melakukan kejahatan tanpa bukti yang kuat dan benar. dan atau 315 KUHPidana
Tentang tindakan yang tidak termasuk dalam kategori pencemaran nama baik (pencemaran tertulis atau lisan yang disiarkan di tempat umum).

“Kami atas nama pelapor yang telah diberikan Kuasa Penuh Kepada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Suranto, S.H. & Partners, akan terus mengawal kasus ini demi marwah profesi wartawan yang jelas – jelas sudah di lindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan tugas jurnalistik.

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Karanganyar Resmi Jadi Desa Budaya, Pemkab Bondowoso Perkuat Pelestarian Tradisi Lokal

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Suryo Sudharmo
    • 0Komentar

    Bondowoso – Temporatur.com Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mencanangkan Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang, sebagai Desa Budaya, Kamis (30/7/2026). SelanjutnyaTMMD Imbangan 2026 Rampungkan Pavingisasi di Ramban Wetan, Wabup Bondowoso Apresiasi Sinergi TNI dan MasyarakatPencanangan ini menjadi upaya memperkuat pelestarian budaya lokal sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Bondowoso. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., […]

  • Pasar Kripto Global Melemah, Indonesia Tetap Tunjukkan Ketahanan Investor

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Pasar Kripto Global Melemah, Indonesia Tetap Tunjukkan Ketahanan Investor

  • APBD Kabupaten Bekasi Setiap Tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai

    • calendar_month Sabtu, 18 Feb 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    *APBD Kabupaten Bekasi setiap tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai*

    Bekasi-MHB
    Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang masuk kedalam kategori Kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jawa barat yang mencapai kisaran 7 Trilyun setiap tahunnya.

    Sehingga anggaran biaya belanja pegawainya mencapai angka pantastik dengan 2 Trilyun pertahun nya dan menjadi sorotan para pemerhati publik dan lembaga sosial kontrol tak terkecuali LSM Sniper Indonesia.

    Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan mengatakan terkait dengan keterangan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan ke media beberapa waktu lau bahwa, “hampir satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi.”

    “Pegawai kita itu hampir 15 ribu ASN-nya, 15 ribu juga Non PNS-nya. Kebanyakan guru. Itu ada gajinya, ada tunjangannya, dan lainnya. Termasuk operasional dan sebagainya. Angka itu (Rp 2 triliun) tidak bisa diotak-atik.”

    Atas hal itu, Gunawan menyampaikan bahwa perlunya pengkajian mengenai berapa jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) betul-betul dibutuhkan dan berapa jumlah belanja pegawai yang diperlukan di pemerintahan Kabupaten Bekasi (Realnya) agar tercipta Efesiansi anggaran.

    Menurutnya, “jika satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi. Sementara biaya belanja infrastruktur hanya 2 trilyun dan itupun dibagikan kepada 32 SKPD. Coba bayangkan alokasi anggaran pembangunan masih minim karena habis terkuras oleh anggaran belanja pegawai.

    “Kalau terus-terusan APBD Kabupaten Bekasi setiap tahunnya terkuras habis karena biaya belanja pegawai membengkak, lalu bagaimana untuk anggaran membangun infrastruktur gedung pendidikan dan kesehatan, jembatan maupun jalan? Sebab majunya suatu daerah karena terbangunnya akses pelayanan publik yang baik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tranportasi (jalan dan jembatan). Kesemuanya itu adalah berperan penting terbangunnya masyarakat sejahtera.”

    “Pemkab Bekasi harus berani melakukan efesiensi anggaran dibelanja pegawai atau melakukan inopasi-inopasi mencari potensi potensi pendapatan daerah, baik dari retribusi ataupun pajak daerah,” pungkas Gunawan.

  • Emma Dety : Bina Wilayah TP PKK Upaya Menurunkan Angka Stunting di Kabupaten Bandung

    • calendar_month Rabu, 10 Jan 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG – JABAR Temporatur.com SelanjutnyaTMMD Imbangan 2026 Rampungkan Pavingisasi di Ramban Wetan, Wabup Bondowoso Apresiasi Sinergi TNI dan MasyarakatKetua TP PKK Kabupaten Bandung Emma Dety Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa pelaksanaan Bina Wilayah TP PKK Kabupaten Bandung di antaranya dalam upaya menurunkan angka stunting dan miskin ekstrem. Pelaksanaan Bina Wilayah TP PKK Kabupaten Bandung yang […]

  • Keterangan foto: Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 (Kaims 28/02/2025)

    Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024

    • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    FGD ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Lampung Utara, yang menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah perbaikan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, kendala, serta mencari solusi guna memastikan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

  • UNSURYA Rayakan HUT RI ke-80 dengan Sejarah Baru: Galeri Investasi Pasar Modal Pertama Resmi Dibuka

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    UNSURYA Rayakan HUT RI ke-80 dengan Sejarah Baru: Galeri Investasi Pasar Modal Pertama Resmi Dibuka

expand_less