Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Jatim » Dugaan Peralihan AJB Tanah Milik Slamet di Sidorejo Disorot, GiBM Minta BPN Buka Dokumen Hak Tanggungan Rp1 Miliar

Dugaan Peralihan AJB Tanah Milik Slamet di Sidorejo Disorot, GiBM Minta BPN Buka Dokumen Hak Tanggungan Rp1 Miliar

  • account_circle Efendi
  • calendar_month 2 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Dugaan Peralihan AJB Tanah Milik Slamet di Sidorejo Disorot, GiBM Minta BPN Buka Dokumen Hak Tanggungan Rp1 Miliar

BLITAR — TEMPORATUR.COM

Dugaan peralihan hak atas tanah milik warga bernama Slamet di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, menjadi sorotan. Slamet menduga Akta Jual Beli (AJB) atas tanah miliknya beralih tanpa kehadiran maupun persetujuan dirinya. Persoalan semakin menjadi perhatian setelah salinan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima awak media menunjukkan adanya pembebanan Hak Tanggungan senilai Rp1 miliar kepada salah satu bank milik negara.

Mendampingi Slamet, sejumlah perwakilan GiBM Kota Blitar, yakni Suharto, Kasmani, dan Umboyono, meminta Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Blitar serta pihak Kecamatan Ponggok membuka dokumen AJB dan administrasi terkait untuk memastikan kronologi peralihan hak atas tanah tersebut.

Kasmani mengatakan, berdasarkan penelusuran awal GiBM, terdapat sejumlah nama yang perlu dimintai keterangan, termasuk pihak yang diduga terlibat dalam proses peralihan tanah maupun pembuatan akta.

“Bagaimana mungkin tanah yang ditaksir bernilai sekitar Rp500 juta bisa tercatat menjadi jaminan Hak Tanggungan sebesar Rp1 miliar? Ini perlu dijelaskan melalui dokumen resmi, termasuk siapa debitur, kapan pembebanan dilakukan, dan siapa yang menandatangani akta,” ujar Kasmani saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Ia menyebut, dalam informasi yang diperoleh GiBM, terdapat nama notaris Erna Efendi. Sementara itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan Toni, suami Erna Efendi, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di wilayah kecamatan pada masa tersebut disebut berinisial SW.

GiBM juga menyampaikan bahwa SW saat ini disebut menjabat sebagai kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Namun, informasi mengenai keterlibatan maupun peran masing-masing pihak tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen resmi.

Sementara itu, berdasarkan keterangan narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, seseorang bernama Endang, yang disebut sebagai tetangga Slamet dan diduga berkaitan dengan persoalan peralihan tanah tersebut, dikabarkan telah pindah ke Kalimantan.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai peran Endang maupun kronologi peralihan hak atas tanah tersebut belum dapat dipastikan melalui dokumen dan keterangan dari seluruh pihak terkait.

GiBM Minta Aparat Turun Tangan

GiBM berharap aparat penegak hukum (APH) memberikan perhatian terhadap persoalan yang dialami Slamet. Mereka meminta dugaan tersebut ditelusuri secara objektif, meskipun peristiwa yang dipersoalkan disebut telah berlangsung puluhan tahun lalu.

Menurut GiBM, kejelasan dokumen AJB, identitas pihak yang mengalihkan hak, serta dasar pembebanan Hak Tanggungan menjadi hal penting untuk memastikan apakah proses administrasi pertanahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Umboyono mengatakan, pihaknya masih akan mengikuti perkembangan persoalan tersebut, termasuk kemungkinan langkah hukum yang akan ditempuh Slamet.

“Bagaimana proses tanah itu bisa beralih dari Slamet kepada Endang hingga akhirnya tercatat memiliki Hak Tanggungan Rp1 miliar, ini yang harus diungkap. Apakah Slamet dan pihak pendamping akan melaporkan secara pidana atau menempuh gugatan perdata, kita lihat perkembangan selanjutnya,” ujar Umboyono.

BPN Diminta Buka Dasar Pembebanan Hak Tanggungan

Secara hukum, AJB merupakan akta autentik yang dibuat oleh PPAT sebagai dasar peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Proses tersebut harus memenuhi persyaratan hukum, termasuk kehadiran para pihak atau kuasa yang sah.

Sementara itu, Hak Tanggungan merupakan jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu. Pencatatannya harus didasarkan pada dokumen dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Karena itu, pencantuman nilai Hak Tanggungan Rp1 miliar pada salinan SHM tidak serta-merta membuktikan bahwa Slamet merupakan pihak yang memiliki utang sebesar nilai tersebut. Identitas debitur, pemberi Hak Tanggungan, serta dasar perjanjian kredit perlu diperiksa.

Untuk memperoleh kepastian hukum, Slamet dapat meminta penelusuran data pertanahan kepada BPN Kabupaten Blitar, termasuk informasi mengenai AJB, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), serta riwayat pendaftaran dan peralihan hak sesuai ketentuan akses dokumen.

Apabila ditemukan dugaan pemalsuan tanda tangan, penggunaan surat kuasa yang tidak sah, atau perbuatan melawan hukum, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui jalur pidana maupun gugatan perdata sesuai bukti dan hasil pemeriksaan.

Menunggu Klarifikasi Para Pihak

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari BPN Kabupaten Blitar, Kecamatan Ponggok, notaris Erna Efendi, Toni, SW, pihak bank terkait, maupun Endang mengenai dugaan peralihan tanah dan pembebanan Hak Tanggungan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjaga keberimbangan informasi.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar secara berkala memeriksa status sertifikat tanah dan memastikan setiap proses peralihan hak dilakukan sesuai prosedur hukum.

(FE)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less