PPKLI Depok Sorot Ketimpangan Penegakan Perda: PKL Ditertibkan, Bangunan Usaha Lain Diabaikan

DEPOK, TEMPORATUR.COM
Perkembangan rencana penertiban bangunan dan aktivitas usaha di sepanjang Jalan Raya Bogor KM 36 hingga KM 37, kawasan Simpang Depok hingga Simpang Cilodong Kostrad, menjadi perhatian serius dari Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Depok (PPKLI). Ketua PPKLI Kota Depok, Maryono, melakukan audiensi resmi dengan Ketua DPRD Kota Depok untuk menyampaikan permohonan pertimbangan sekaligus meminta kejelasan dasar hukum dan kebijakan terkait rencana penertiban tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, PPKLI secara khusus menyoroti penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022, terutama yang berkaitan dengan penegakan terhadap bangunan liar dan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). PPKLI mempertanyakan konsistensi penindakan yang dinilai terkesan tidak berimbang di lapangan.

“Kami ingin memastikan apakah penegakan Perda ini hanya difokuskan kepada PKL dan masyarakat kecil saja. Sementara bangunan maupun tempat usaha milik pelaku usaha lainnya yang diduga belum memiliki perizinan serta melanggar ketentuan Garis Sempadan Sungai, belum terlihat mendapatkan perlakuan yang setara,” ungkap Maryono dalam audiensi tersebut.

Menurut PPKLI, persoalan ini bukan sekadar soal penertiban, melainkan soal keadilan di hadapan hukum. Penegakan peraturan daerah, tegasnya, semestinya dilaksanakan secara konsisten, objektif, dan tanpa membedakan latar belakang maupun status ekonomi pihak yang melanggar.

Jika penertiban hanya menyasar kelompok kecil sementara pelanggaran yang lebih besar tidak ditindaklanjuti dengan standar yang sama, PPKLI memperingatkan hal ini dapat memicu persepsi ketidakadilan yang meresahkan masyarakat. “Jangan sampai muncul anggapan bahwa aturan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jika memang ada pelanggaran, siapa pun yang melakukannya harus diperlakukan sama di hadapan aturan,” tegas Maryono.

Lebih jauh, PPKLI juga mengangkat persoalan mendasar terkait kewenangan regulasi. Jalan Raya Bogor KM 36 hingga KM 37 merupakan jalan nasional, sehingga kebijakan utamanya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. PPKLI mempertanyakan apakah secara regulasi dan ketentuan perencanaan, Pemerintah Kota Depok memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan penertiban di ruas jalan nasional tersebut.

Atas dasar itu, PPKLI meminta Pemerintah Kota Depok agar terlebih dahulu melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menertibkan bangunan serta tempat usaha yang terbukti tidak memenuhi ketentuan perizinan dan melanggar aturan tata ruang maupun garis sempadan sungai di kawasan tersebut. Langkah ini dinilai penting sebelum melakukan penertiban yang menyasar satu kelompok tertentu saja.

PPKLI menegaskan, pihaknya sama sekali tidak bermaksud menghindari kewajiban atau menolak penegakan aturan. Justru sebaliknya, PPKLI mendukung kebijakan penertiban selama dilaksanakan secara adil, transparan, dan menyeluruh tanpa ada yang dikecualikan.

Bahkan sebagai bentuk itikad baik dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah daerah, PPKLI menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri, tanpa harus menunggu tindakan penertiban paksa dari pemerintah. Namun, langkah tersebut tetap memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur yang transparan, serta kepastian kebijakan yang berlaku untuk semua pihak secara setara.

Melalui audiensi ini, PPKLI berharap Ketua DPRD Kota Depok dapat memberikan perhatian serius, mendorong evaluasi menyeluruh, serta mengawal pelaksanaan penegakan Perda agar berjalan secara proporsional dan tidak menimbulkan kesan diskriminatif di tengah masyarakat.

Bagi PPKLI, persoalan ini pada hakikatnya bukan semata-mata tentang keberadaan PKL atau bangunan di pinggir jalan. Ini lebih kepada ujian komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan secara adil dan berkeadilan bagi seluruh warga tanpa pandang bulu.

“Kewibawaan pemerintah tidak hanya diukur dari keberanian menertibkan masyarakat kecil, tetapi justru lebih dari itu dari konsistensinya menindak setiap pelanggaran, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dengan standar yang sama persis,” pungkas Maryono menyampaikan pesan utama audiensi tersebut.