Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » Selalu Mangkir,  Diduga Kepala Desa Tambun Mengabaikan UU. KIP

Selalu Mangkir,  Diduga Kepala Desa Tambun Mengabaikan UU. KIP

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Selalu Mangkir,  Diduga Kepala Desa Tambun Mengabaikan UU. KIP

Bandung –  Temporatur.com

Dalam rangka untuk memenuhi undangan mediasi ke 2 (dua) dari Komisi Informasi Jawa Barat, menindaklanjuti permintaan dari penerima kuasa yang diperintahkan oleh Kepala Desa Tambun untuk memohon perpanjangan waktu mediasi yang disepakati bersama pada Rabu.(14/05/25)
Ironisnya kesepakatan tersebut di ingkari oleh para urusan Kepala Desa Tambun, sehingga menimbulkan pertanyaan Publik.

Keterangan foto: Dalam rangka untuk memenuhi undangan mediasi ke 2 (dua) dari Komisi Informasi Jawa Barat, menindaklanjuti permintaan dari penerima kuasa yang diperintahkan oleh Kepala Desa Tambun untuk memohon perpanjangan waktu mediasi yang disepakati bersama pada Rabu.(14/05/25)Ironisnya kesepakatan tersebut di ingkari oleh para urusan Kepala Desa Tambun, sehingga menimbulkan pertanyaan Publik.

Keterangan foto: Dalam rangka untuk memenuhi undangan mediasi ke 2 (dua) dari Komisi Informasi Jawa Barat, menindaklanjuti permintaan dari penerima kuasa yang diperintahkan oleh Kepala Desa Tambun untuk memohon perpanjangan waktu mediasi yang disepakati bersama pada Rabu.(14/05/25)
Ironisnya kesepakatan tersebut di ingkari oleh para urusan Kepala Desa Tambun, sehingga menimbulkan pertanyaan Publik.

Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (GNPPI)Jawa Barat selalu Pemohon dengan tegas memutuskan dan menghentikan proses mediasi dengan Lurah/Kepala Desa Tambun-Kecamatan Tambun Selatan,Selaku Termohon.

setelah pihak termohon tidak hadir dalam sidang mediasi lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,
dengan nomor register 245/P/M2/PSI/KI-JBR/V/2025 tersebut, merupakan lanjutan dari mediasi pertama yang telah digelar pada Kamis (8/5/2025) dan dipimpin oleh H. Dadan Saputra selaku mediator.
Kuasa Hukum. DPW. GNPPI Jawa Barat. R. Sigit Handoyo Subagiono.SH.MH. mengatakan, bahwa kami sangat menyayangkan pihak termohon (Kepala Tambun – Kecamatan Tambun Selatan) atau kuasanya, tidak komit terhadap kesepakatan pada mediasi pertama tanggal 8 Mei 2025. Seharusnya dalam mediasi kedua ini mereka datang kembali sebagaimana yang tertulis dalam surat panggilan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,”Tegasnya.
Lebih Lanjut Sigit menilai, ketidakhadiran Kepala Desa Tambun pada mediasi kedua, menunjukkan sikap tidak menghormati lembaga negara.

“Ketidakhadiran Kades Tambun pada mediasi kedua hari ini, menunjukkan bahwa Kepala Desa Tambun diduga telah melecehkan marwah Komisi Informasi Jawa Barat, yang sudah memanggil secara patut berdasarkan peraturan yang berlaku,” Kata Sigit.

“Dengan demikian, pemimpin seperti ini apakah layak menjadi panutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di lingkungan Desa Tambun – Kecamatan Tambun Selatan?” katanya.

Lebih jauh, Sigit juga mengungkapkan kecurigaannya, terkait pengelolaan keuangan dana desa, yang diduga diselewengkan oleh termohon, sehingga tidak berani membuka Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan,” Ungkapnya.

Hal senada yang disampaikan.Ketua Dewan Perwakilan Wilayah. Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (DPW.GNPPI) Jawa Barat, RM. Rhagil Asmara Satyanegoro, yang hadir sebagai pemohon dalam mediasi tersebut, juga menyampaikan kekecewaannya.

“Kami kecewa dalam mediasi ke 2 (dua) ini, padahal itu kan permintaan para penerima kuasa dari utusan Kepala Desa Tambun, dan patut diduga telah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” kata Rhagil.

Dia menambahkan bahwa pihaknya memutuskan untuk mencabut diri dari proses mediasi. “Untuk itu kami akan mengikuti persidangan ajudikasi non-litigasi selanjutnya,” tegasnya.

Rhagil juga mengingatkan, bahwa Kepala Desa yang tidak patuh atau mengabaikan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat dikenai sanksi administratif, maupun pidana sesuai dengan Pasal 52 UU KIP.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Lurah Tambun belum memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadirannya dalam mediasi lanjutan tersebut, meski sudah ditunggu hingga pukul 13.20 WIB.

Sengketa informasi ini diduga terkait dengan transparansi penggunaan dana desa yang diminta oleh GNPPI, namun tidak dipenuhi oleh pihak Lurah Tambun.

(Ruslan)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kenapa Bisnis Perlu Menggunakan CRM Omnichannel?

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Jakarta – Temporatur.com CRM Omnichannel memungkinkan bisnis mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi dalam satu platform, meningkatkan efisiensi layanan, personalisasi pelanggan, dan keamanan data. Dengan fitur lengkap dan fleksibel, Barantum CRM Omnichannel membantu bisnis memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, meningkatkan loyalitas, serta mengoptimalkan penjualan dan operasional. Untuk dapat terus bersaing di dunia bisnis  yang kompetitif, bisnis […]

  • PGLII Kota Bekasi Tunjuk Pdt. Dr. Adolf Bastian Butar-butar Sebagai Ketua RAKERDA 2025

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Setelah Minggu lalu PD PGLII di kukuhkan oleh PW PGLII Jabar, tanpa menunggu waktu lama PD PGLII Kota Bekasi menggelar rapat perdananya yang dilaksanakan di GBI Hope Grand Galaxi Sore ini [11 Februari 2025]. 

  • PENYIDIK AKAN PERIKSA MAXI DAN STELLA MOKOGINTA DI MANADO, LQ INDONESIA LAW FIRM HIMBAU PENYIDIK AGAR TETAP NETRAL

    • calendar_month Selasa, 23 Mei 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    PENYIDIK AKAN PERIKSA MAXI DAN STELLA MOKOGINTA DI MANADO, LQ INDONESIA LAW FIRM HIMBAU PENYIDIK AGAR TETAP NETRAL

  • LSM KCBI Banten Temukan Dugaan Oli Ilegal di Gudang BTN Cituis Indah

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Cinta Bangsa Indonesia (KCBI) Banten menemukan dugaan aktivitas penyimpanan dan distribusi oli ilegal di sebuah gudang yang berlokasi di Jl. Raya BTN Cituis Indah, Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

  • Pegawai Kecamatan Percut Sei Tuan Digerebek Masyarakat Diduga Kumpul Kebo

    Pegawai Kecamatan Percut Sei Tuan Digerebek Masyarakat Diduga Kumpul Kebo

    • calendar_month Minggu, 12 Feb 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Deli Serdang-Sumut || Temporatut.com   Ternyata tidak kaum Pria saja yang gemar Berselingkuh dari pasangan(istri) ternyata ada juga dari kaum wanita yang doyan selingkuh dari pasangan(suami)seperti kejadian kali ini telah terjadi penggerebekan oleh warga, seorang Wanita diduga kumpul kebo(mesum)di Perumahan Pesona tepat nya di Dusun l Desa Bakaran batu Kecamatan Batang Kuis, Kab.Deli Serdang Diketahui Wanita […]

  • Drama Ketidaktransparanan Anggaran Warnai Sidang Gugatan Warga Pilang terhadap PPID Probolinggo

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Sidang gugatan warga Kelurahan Pilang terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Probolinggo mengungkap dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran yang mencengangkan. Sidang yang digelar pada 30 Juli 2025 ini mempertanyakan integritas dan akuntabilitas pemerintah Kota Probolinggo.

expand_less