Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » Kisruh !! Polemik Pencairan Alokasi Dana Desa Tidak Merata di Kabupaten Lampung Utara

Kisruh !! Polemik Pencairan Alokasi Dana Desa Tidak Merata di Kabupaten Lampung Utara

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Selasa, 18 Feb 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kisruh!! Polemik Pencairan Alokasi Dana Desa Tidak Merata di Kabupaten Lampung Utara

Lampung Utara || Temporatur.com

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 diduga membuat para perangkat desa di kabupaten Lampung Utara terjadi kisruh, hal ini menjadi perbincangan di publik tentang adanya informasi bahwa beberapa desa sudah bisa mencairkan dan untuk desa yang belum informasi beredar akan adanya keterlambatan lagi karena ada pergeseran anggaran dampak dari INPRES 1/2025 & KMK 29/2025.

Hal tersebut membuat polemik dikalangan perangkat desa tentang adanya dugaan pilih kasih Dinas BPKAD Lampung Utara yang dialami beberapa desa, dimana bukan rahasia umum lagi tentang perangkat desa sejak bulan Oktober tahun 2024 belum mendapat gaji atau honor.

Dari informasi dan beberapa sumber terpecaya untuk pencairan pada bulan February tahun 2025 ini adalah ADD kurang salur pada bulan Oktober dan November ungkap Narasumber.

Salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya, sebut saja Doraemon (bukan nama asli) menyampaikan rasa agak cukup kecewa atas informasi terbaru yang diterima adanya keterlambatan lagi untuk pencairan ADD kurang salur tersebut.

“Kalau abang tanya kepada kami kecewa atau tidak?, jelaslah ada rasa kecewanya kami sebagai perangkat desa apa lagi untuk desa-desa yang belum cair, mungkin abang bisa cari informasi kepada rekan-rekan perangkat desa yang lainnya dan mungkin sudah ramai juga jadi Perbincangan antara perangkat desa terkait informasi yang kami dapat bahwa dampak dari pada INPRES jadi ada pergeseran anggaran bang.”ucap Doraemon, Selasa, 18/02/2025.

Ditempat yang berbeda saat awak media menggali informasi kepada kepala desa tentang informasi yang dugaan bakal adanya keterlambatan pencairan ADD kurang salur Tahun 2024 untuk beberapa desa. Namun kades yang memberikan informasi tersebut tidak ingin mempublish nama dan desanya.

Boluk (Bukan nama asli), menyampaikan bahwa benar adanya dugaan keterlambatan lagi pencairan ADD kurang salur karna baru dapat share’n di WhatsApp.

“Iya mas barusan ada share’n informasi adanya keterlambatan untuk bisa pencairan dikarenakan dampak INPRES terbaru Januari ini jadi ada informasi pergeseran anggaran, jadi untuk beberapa desa yang belum bisa/terlambat mencairkan ADD karena faktor tersebut.”ujar BOLUK

Sampai berita ini di terbitkan awak media masih mencoba menggali konfirmasi kepada dinas terkait.

Kepala dinas BPKAD Lampung Utara Ir.Mikael Saragih,M.M., Saat di hubungin melalui pesan singkat whatsApp dengam nomor (08952735XXXX) belum di respon.**

(BB)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PAUD : Bermohon Jadikan Sekolah Setaraf Negeri Se-Dini Pendidik “Request PNS/ASN” – Boleh Diuji Kami Semuanya!

    • calendar_month Sabtu, 18 Okt 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Temporatur |Paud : Kegiatan Di Masa Dini, Datangkan Sumber Bahagia Tak’ Hilang Untuk Memory – Masa Kini s.d Dewasa.(Pramuka Sang Se-Dini(18/10/2025) inilah prosesi pendidik membekali dalam bekas cerita tentang mutu pendidik harus tepat memegang arah anak esok entah kemana ditujuan tersebut? SelanjutnyaDiringi Ratusan Warga, Calon Kades Banjarsari Oman Suparman Siap Bawa Perubahansebuah contoh para pelaku […]

  • Sambut HUT RI Ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum Libatkan Masyarakat untuk Rawat Infrastruktur

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Jakarta – Temporatur.com Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menginisiasi sebuah gerakan kolaboratif berskala nasional untuk merawat infrastruktur yang sudah ada. Menggandeng ribuan warga, kementerian menggelar Gerakan Irigasi Bersih yang dilaksanakan serentak di 38 lokasi serta program Pengelolaan Sampah Berkelanjutan bersama komunitas binaan di 20 daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan menyambut Hari Ulang Tahun […]

  • Hisense Luncurkan Laser Berteknologi Canggih Smart Mini Projector C2 Ultra, Hadirkan Bioskop Maksimal di Setiap Suasana

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Hisense Luncurkan Laser Berteknologi Canggih Smart Mini Projector C2 Ultra, Hadirkan Bioskop Maksimal di Setiap Suasana

  • Perkuat Pelayanan Publik, Bupati Taput Kunjungi MPP Kabupaten Badung

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Suryo Sudharmo
    • 0Komentar

    Taput – Temporatur.com |Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (9/3/2026), guna mempelajari pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan menjajaki kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tapanuli Utara. Rombongan Pemkab Tapanuli Utara diterima Asisten Administrasi Umum Pemkab Badung Dr. I […]

  • Foto ilustrasi

    Samosir di Bawah Mikroskop Publik: Sederet Proyek dan Anggaran Dinas Disorot Tajam

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Suryo Sudharmo
    • 0Komentar

    Gelombang transparansi tengah melanda Kabupaten Samosir. Sejumlah elemen masyarakat kini secara terbuka mempertanyakan akuntabilitas penggunaan anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Fokus perhatian tertuju pada dugaan ketidakberesan dalam proses pengadaan barang, jasa, hingga manajemen sumber daya manusia.
    Berdasarkan data yang dihimpun dari aspirasi publik, sedikitnya terdapat tujuh poin krusial yang kini menjadi “rapor merah” dan menanti klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Samosir:

    *RSUD Hadrianus Sinaga*

    Publik mempertanyakan transparansi anggaran pengadaan makanan pasien yang dinilai perlu diaudit kelayakannya.

    *Dinas Pertanian*

    Penggunaan anggaran perjalanan dinas serta proses pengadaan bibit yang dianggap tidak berdampak signifikan pada produktivitas petani lokal.
    Dinas Perijinan
    (DPMPTSP)

    Pembangunan hotel di kawasan Daniera Tele yang memicu perdebatan mengenai legalitas tata ruang dan proses pemberian izin.

    *Dinas Pendidikan*

    Adanya laporan mengenai tekanan terhadap guru-guru di Sianjur Mula-Mula serta ketidakjelasan mekanisme perpindahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    *Dinas Pekerjaan Umum (PU)*

    Kualitas dan realisasi pekerjaan jalan di wilayah Hutaginjang dan sekitarnya yang dinilai belum memenuhi standar harapan masyarakat.

    *Dinas Pariwisata*

    Efektivitas pembangunan objek wisata Pallombuan yang menggunakan dana daerah dalam jumlah besar.

    *Seruan Kawal Anggaran*

    Menyikapi hal tersebut, muncul gerakan dari masyarakat peduli Samosir yang mengajak seluruh lapisan warga untuk tidak abai. Para pegiat transparansi meminta masyarakat memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memantau proses pelelangan proyek di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Samosir.

  • Jabar Raih Predikat Terbaik Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022

    • calendar_month Kamis, 21 Des 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Sumatera Selatan Temporatur.com Pemda Provinsi Jawa Barat meraih predikat Terbaik dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai A dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). SelanjutnyaDiringi Ratusan Warga, Calon Kades Banjarsari Oman Suparman Siap Bawa PerubahanHasil tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3 – 387 Tahun 2023 tentang […]

expand_less