#Pagar laut Tangerang

Hari ini beredar di situs online yang menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB milik Pak Aguan yang ada di pinggir pantai Tangerang. Saya katakan berita itu tidak benar,” ungkap Nusron Wahid, Selasa 25/02/2025.

Aktivis pemerhati Korupsi Asmudyanto pada hari Jumat (31/01) menyambangi kantor KPK RI yang berlokasi di kuningan Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo meminta agar seluruh proses penerbitan sertifikat tersebut diperiksa secara menyeluruh. “Cek legalitas sertifikat pagar laut itu, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai atau belum. Mulai dari proses di kelurahan, desa, kecamatan, hingga Kantor BPN Kabupaten, baik di Tangerang maupun di Bekasi. Cek saja SHGB-nya di kementerian, betul atau tidak,” ujar Jokowi dalam keterangannya.

Praktisi Hukum, Alfahrizal HA : ” Laut Tidak Dapat Diclaim

Nusron menyebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ini, mulai dari juru ukur hingga pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, akan dimintai pertanggungjawaban. “Kami telah memeriksa, dan juru ukur dari pihak swasta, yaitu KJSB, diketahui terlibat. Kami sudah memerintahkan kepada Pak Vergo yang menangani SPPR untuk memanggil mereka. Jika terbukti menyalahi prosedur, kami akan merekomendasikan blacklist hingga pencabutan izin mereka,” jelasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap fakta mengejutkan terkait kepemilikan 263 bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pagar laut Tangerang. Dalam keterangannya, Nusron merinci bahwa mayoritas sertifikat tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta, yakni PT Intan Agung Makmur dengan 234 bidang, diikuti PT Cahaya Inti Sentosa dengan 20 bidang. Selain itu, terdapat 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki status Surat Hak Milik (SHM).