#DPMD Kabupaten Bekasi

Diduga Rangkap Jabatan di Parpol, Anggota BPD Hurip Jaya Bekasi Dilaporkan

Sengkarut Rangkap Jabatan PPPK dan BPD di Kabupaten Bekasi Publik Tagih Transparansi Data dan Kepastian Hukum

Sengkarut Pilkades Kabupaten Bekasi 2026: Minimnya Informasi DPMD Dinilai Tak Profesional dan Tertutup

DPMD Kabupaten Bekasi Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2026, Simulasi E-Voting Digelar September

Regulasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkdes) di Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan tajam menyusul mencuatnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam tahapan Pilkdes Sukamulya, Kecamatan Sukatani. Tiga orang Bakal Calon (Balon) Kepala Desa dilaporkan telah menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp75 juta kepada oknum tertentu, meskipun status mereka belum resmi ditetapkan sebagai calon tetap.

Gagal Petakan Anggaran Pilkades Serentak 2026, DPMD Kabupaten Bekasi Dikritik Amatir

DPMD Kabupaten Bekasi Terbitkan Surat Penjelasan Teknis Pilkades Serentak 2026, Ini 6 Poin Aturan Pentingnya

FORTALA Desak Pemkab Bekasi Audit Kepatuhan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Rangkap Jabatan PPPK dan BPD Langgar Regulasi, Mantan Ketua Forum BPD Dukung Ketegasan Plt Bupati Bekasi

Dilarang Rangkap Jabatan, Anggota BPD yang Lolos PPPK Wajib Mundur atau Di-PHK