#Bekasi

Sejak tahun 2022 hingga 2023, sudah tercatat lebih dari seribu kasus PTSL dengan dugaan pungli mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta.

Di Desa Pantai Bakti, tambak tersebut kini menyisakan lahan sekitar 10 hektare yang dikelola oleh empat petani tambak lokal. Kondisi tambak terlihat memprihatinkan, dengan plastik karpet tambak dan kincir bekas yang berserakan, menjadi saksi kegagalan proyek ini. Setelah empat kali masa tanam, tambak tersebut dinyatakan bangkrut.

“Kejadian tadi pagi bang, sekitar pukul 7.00 WIB, dan menimpa orang yang lagi naik motor, tapi tidak parah, katanya korban yang ketimpa pohon mau pulang ke Tambun, ungkap warga yang bernama Nur Jumat, 31/01/2025.

Angka putus sekolah di Muaragembong cukup tinggi, terutama di desa-desa seperti Pantai Bahagia. Banyak siswa kesulitan mencapai sekolah karena tidak ada sarana transportasi memadai,” ujar Dedy.

Tower BTS di Kavling Bumi Indah Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Roboh

Banjir kembali merendam Kampung Kranding, RT 02/04, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, akibat luapan Sungai Ciherang. Rendahnya tanggul yang sudah bertahun-tahun tak diperbaiki menjadi penyebab utama meluapnya air sungai saat musim hujan.

Ketua PWI Bekasi Raya juga mengajak masyarakat, terutama para orang tua, untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera kepada para pelaku agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa pagar laut yang dibangun oleh PT TRPN tidak memiliki izin resmi. “Setelah berkoordinasi dengan KKP dan instansi terkait, kami memastikan bahwa pagar laut tersebut melanggar aturan karena tidak memiliki surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” ujar Herman di Bandung, Senin (27/1/2025).

Pantauan awak media di lokasi Pemasangan di kampung Bungur sampai dengan Kampung Kaliabang, bahkan untuk di Kampung kali Capang pemasangan kabel wifi Indihome tersebut sudah selesai selas 28 Januari 2025

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pagar laut yang dibangun oleh PT TRPN tidak memiliki izin resmi. “Setelah berkoordinasi dengan KKP dan instansi terkait, dipastikan pagar laut tersebut melanggar aturan karena tidak memiliki surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” ujar Herman di Bandung, Senin (27/1/2025).