#Bekasi

Pemberitaan mengenai pemasangan pagar tanggul laut di perairan Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, akhirnya menemui titik terang. Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat mengungkap bahwa pagar tersebut harus dibongkar karena tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jawa Barat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa pasangan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dalam Pilkada 2024, akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang

“Dengan melakukan sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Bekasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), TPPD dapat memastikan bahwa visi pembangunan daerah tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, sambung Amrul Mustopa

LSM GANAS menyoroti permasalahan Bangli (Bangunan liar) yang berdiri di atas pintu air di jalan Warung Satu – Tambelang Kabupaten Bekasi.

Sebanyak 13 titik masih berada di Badan jalan dan berharap agar tiang listrik tersebut di pindahkan,karena selain mengganggu pengguna jalan juga pada saat nanti ada perbaikan jalan di lokasi tersebut akan menimbulkan Persoalan baru,” ujarnya

Aset ini diperoleh melalui pembelian dengan pinjaman bank yang dilunasi oleh anggota koperasi. Jadi, tanah dan bangunan sepenuhnya adalah milik anggota koperasi,

Selain itu DPR RI Komisi IV berencana menelusuri Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) terkait pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).

Gubernur Terpilih  Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam keterangannya menyebutkan bahwa pembangunan pelabuhan ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Selain pelabuhan, akan dibangun pula permukiman nelayan, pasar nelayan, serta akses jalan yang menghubungkan langsung ke pelabuhan tersebut.

Praktisi Hukum, Alfahrizal HA : ” Laut Tidak Dapat Diclaim

Kompi : Pembangunan Jembatan Muaragembong Oprit Beresiko Bahayakan Pengguna Jalan