Hukum

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menyelenggarakan syukuran dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-65 Tahun 2025 di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Tanjungpinang.

Bekasi Diguncang Isu Skandal Perselingkuhan Oknum Pejabat PDAM dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi??

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memeriksa 4 orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha.

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung menyelenggarakan Program Pembelajaran Dasar Bahasa Mandarin pada Jumat, 18 Juli 2025.

Menuai Kritik Putusan Hakim Terhadap Tom Lembong, Pengamat: Konstruksi Hukum Tidak Sepenuhnya Sesuai Asas Hukum Pidana

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan Rocky Gerung, Rafly Harun dan Saut Situmrang menghadiri sidang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (NAM) di kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022

Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap bahwa mantan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim, terlibat aktif dalam pengadaan laptop Chromebook pada periode 2020-2022. Pengadaan ini masuk dalam program digitalisasi yang sudah direncanakan sebelum Nadiem menjadi menteri

Dengan jumlah angkatan kerja yang besar, memiliki tantangan besar dalam melindungi hak-hak buruh. Meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur berbagai hak dan kewajiban, realitanya masih banyak buruh yang rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Salah satu solusi krusial untuk mengatasi permasalahan ini adalah mendorong dan mewajibkan buruh untuk bergabung dalam serikat pekerja yang formal dan terdaftar.

Keanggotaan dalam serikat pekerja formal memberikan payung hukum yang kuat bagi buruh. Serikat pekerja yang terdaftar memiliki legal standing untuk bernegosiasi dengan pengusaha, mengajukan tuntutan, dan bahkan melakukan aksi industrial jika diperlukan. Hal ini sangat penting karena seringkali, buruh individual sulit untuk memperjuangkan haknya sendiri menghadapi pengusaha yang memiliki sumber daya dan kekuatan yang lebih besar. Serikat pekerja bertindak sebagai perisai, melindungi buruh dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan kesepakatan kerja yang adil.

Pemeriksaan Saksi Terkait Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan oleh Kejagung di Kemendikbudristek Terus Berlanjut