Nomor Kontak Media Diblokir, Polemik Pembangunan Tower di Polalang Kembali Memanas
SUMENEP – Temporatur.com
Polemik pembangunan menara telekomunikasi (tower) di Dusun Polalang, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan.
Persoalan baru muncul setelah nomor kontak media yang berupaya melakukan konfirmasi terkait keluhan warga diblokir oleh Rian, anak Kepala Desa Gapura.
Upaya konfirmasi dilakukan, menyusul penolakan sebagian warga Dusun Polalang terhadap pembangunan tower yang sejak awal menuai keberatan, khususnya dari warga yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Media berupaya memperoleh penjelasan dari Pemerintah Desa Gapura untuk mengetahui proses pembangunan tower tersebut, termasuk bagaimana aspirasi warga yang menolak pembangunan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.
Kepala Desa Gapura, Rasidi, diketahui sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan untuk menjalankan seluruh aktivitas pemerintahan secara normal.
Dalam kondisi tersebut, Rian, anaknya, disebut banyak terlibat dalam sejumlah urusan teknis di desa.
Keterlibatan Rian juga menjadi bagian yang ingin diklarifikasi media, terutama terkait proses pembangunan tower di Dusun Polalang yang masih mendapat penolakan dari warga terdampak.
Beberapa kali upaya menemui Rian di Balai Desa Gapura disebut belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Media kemudian menyampaikan sejumlah pertanyaan melalui pesan WhatsApp pribadi sebagai upaya memperoleh klarifikasi.
Namun, pesan tersebut, hanya dibaca tanpa memberikan tanggapan. Setelah itu, nomor kontak media diduga diblokir sehingga komunikasi untuk kepentingan konfirmasi tidak dapat dilanjutkan.
Media sendiri menilai konfirmasi kepada Pemerintah Desa penting dilakukan agar pemberitaan tidak hanya bersumber dari pihak warga yang menolak, tetapi juga memuat penjelasan dari pihak desa maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan tower.
Sementara itu, Madrawi, salah satu warga yang menyatakan keberatan terhadap pembangunan tower, kembali meminta pemerintah memberikan perlindungan dan solusi terhadap warga yang terdampak.
“Saya mohon kepada pemerintah agar tidak hanya menekan kebijakan saja, tapi juga memberikan kebijaksanaan yang solutif terhadap warga, terutama bagi saya yang sangat terdampak dari pembangunan tower,” ujar Madrawi.
Menurut Madrawi, warga yang menolak pembangunan tower berharap pemerintah desa, kecamatan, maupun aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian terhadap kekhawatiran warga serta mencari jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Desa Gapura, khususnya Rian, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi media terkait persoalan tersebut.
(Faisol)
