BPOM RI Bertanggung Jawab Atas Maraknya Peredaran Obat Keras Tanpa Legalitas

Jakarta || Temporatur.com 

Ada saja tingkah pengedar obat keras terbatas. Alih alih untuk mengelabuhi Polisi, dengan berkedok toko kosmetik. Toko yang terletak di Jl. Rawasari Selatan RT. 16 RW. 02, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Toko kosmetik ini dengan bebas menjual obat keras kategori HCL, seperti tramadol, hexymer dan lainya. “Saya disini hanya jaga saja bang. Kalau toko ini bukan milik saya. Kalau saya hanya orang kerja saja,” jelas penjaga toko kepada temporatur.com (30/01).

SelanjutnyaCommunity Gathering Diskominfo Kabupaten Blitar, Sinergi Kuat Bersama Media Bangun Blitar Berdaya Berjaya

Dokumentasi Temporatur.com, Selasa,(30/01/2024)

SelanjutnyaKejamnya Pungli Sampah Terbukti, Sudin LH Jaksel Kasus Besar Kasatpel Pesanggrahan Disembunyikan dan Kasus PJLP Pancoran Dipertontonkan ke Publik

Maraknya peredaran obat keras terbatas menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan RI. Melalui Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Sudah seharusnya dapat memberangus kartel obat keras terbatas (K) yang banyak menyasar kalangan remaja. “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM RI) menjadi sorotan. Atau mungkin peredaran obat keras dijadikan lahan basah bagi oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air (Lsm Gempita), Drs. Aris Sucipto M.Si, melalui pesan singkat WhatsApp kepada Temporatur.com, Selasa (30/01).

Setali tiga uang. Keberadaan toko pengedar pil koplo di Jakarta Pusat merupakan pekerjaan rumah bagi pihak Kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Pusat. Di Duga kuat adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kartel obat keras golongan HCL jenis Tramadol, Hexymer dan KF, Kamlet (Arplazolam-red).

SelanjutnyaJelang Tutup Buku Tahun Anggaran 2026, Ada Apa di Balik Klaim Kas Kuangan Kosong dan Anggaran ABT Pemkab Bogor‑Pemkot Depok Dipertanyakan

“Dalam hal ini tentunya ada pelanggaran, baik pengguna maupun pengedar dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1963. Tentang Farmasi, serta untuk pengendar dapat djerat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” sambung Aris.

(Lie)