Hukum

Pidato keras Presiden Prabowo Subianto yang mengecam praktik tambang ilegal dan para bekingnya dalam Sidang Tahunan MPR RI (15/8) menuai respons dari berbagai kalangan. Di Sintang, Kalimantan Barat, warga menagih ketegasan aparat terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Kapuas, Kelurahan Mengkurai.

Sidang gugatan warga Kelurahan Pilang terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Probolinggo mengungkap dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran yang mencengangkan. Sidang yang digelar pada 30 Juli 2025 ini mempertanyakan integritas dan akuntabilitas pemerintah Kota Probolinggo.

LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) akan melaporkan perusahaan tersebut ke Bareskrim Polri dan Komnas HAM serta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya terkait pelanggaran yang dilakukan perusaan terkait penggelapan Upah pekerja dan Penggelapan BPJS Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana kejahatan tenaga kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tenaga Kerja Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88E Ayat (2) UU/8/2023 Juncto Pasal 185 Ayat (1) UU/2/2022

Bom Waktu Keadilan – Trinitas Kekacauan “Korupsi Permintaan Rakyat Hukum Mati”

Kantor Dinas PUPR Kota Pagaralam digeledah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagar Alam karena diduga terjadi kerugian negara sebesar Rp760 juta berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penggelapan ini terjadi dalam proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR Kota Pagaralam.

Santo Nababan, SH, kuasa hukum Guru SY dari SMPN 23 Kota Tangerang, membantah tuduhan pencabulan yang dialamatkan kepada kliennya. Bantahan tersebut disampaikan dalam konferensi pers hari ini 14 Agustus 2025, di mana Santo Nababan menyoroti sejumlah kejanggalan dalam laporan polisi yang dibuat oleh Ibu S, ibu dari RA, seorang siswi SMPN 23 Kota Tangerang.

Permasalahan yang melibatkan kepala Desa Pragaan laok Kec. Pragaan Kab. Sumenep itu harus segera diselesaikan, apalagi persoalan itu berkaitan dengan warganya sendiri.

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat menggelar Rapat Kerja dan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan dan Desa (POSBANKUMDESKEL) se-Kalimantan Barat pada Selasa (12/8/2025) di Pontianak. Program ini diinisiasi untuk memperluas akses bantuan hukum hingga ke wilayah pedesaan dan kelurahan yang selama ini menghadapi kendala jarak, biaya, dan minimnya informasi.

Permohonan untuk menerbitkan aturan korupsi di hukum mati era 2025 merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia

Temporatur | Jakarta, Seluruh badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak menurunkan harga produk BBM non subsidi. Penyesuaian harga tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2025 kemarin. Misalnya saja Pertamina, untuk wilayah DKI Jakarta harga BBM Pertamax atau RON 92 turun menjadi Rp12.200 per […]