Hukum

Sidang Peninjauan Kembali (PK) perkara sengketa tanah Parit Derabak di Pengadilan Negeri (PN) Mempawah pada 6 Agustus 2025 diwarnai temuan mengejutkan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban bernama Madiri, yang menjadi dasar dakwaan, diduga kuat mengandung kepalsuan.

(Rilis diterima redaksi Temporatur.com dari Sorotanpublik.com) Dugaan penganiayaan terhadap seorang warga lanjut usia (lansia) di Pulau Badi, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penegakan hukum di wilayah tersebut.

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung berhasil melelang barang rampasan negara senilai Rp6.038.386.500 dari perkara korupsi dan pencucian uang atas nama terpidana Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. Lelang ini dilaksanakan pada 8 Agustus 2025 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dengan dukungan Kejaksaan Negeri Klungkung.

Kejati Sumsel Sita Rp.506,15 Miliar Bank Plat Merah dari Kerugian Negara 1.3 Triliun,(Kamis,07/08!/2025)

Setiap malam, puluhan mobil pickup lalu-lalang di kawasan tersebut. Ratusan tabung gas bersubsidi ditutup rapat dengan terpal, berpindah tangan secara ilegal tanpa pengawasan yang memadai.

Lemvaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akqn meningkatkan status kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dari penyelidikan ke penyidikan.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada Kamis, 7 Agustus 2025..(ft.istimewa)

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin secara resmi membuka Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester Tahun 2025 Kejaksaan Republik Indonesia.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menunjukkan komitmennya dalam menumpas kejahatan lingkungan dan ekonomi dengan mengungkap 60 kasus kejahatan pertambangan tanpa izin (PETI) serta penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi sejak awal tahun 2025.

Tuduhan tak berdasar yang menyebut Direktur RSUD Cabangbungin “tidak tahu malu” karena menggunakan jasa Lembaga Bantuan Hukum (LBH), mendapat tanggapan serius dari kuasa hukumnya. Dalam pernyataan resminya, Zuli Zulkipli, S.H., dari LBH Arjuna Bakti Negara, menyebut bahwa pemberitaan dengan judul tendensius itu tidak hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga merendahkan hak konstitusional warga negara.