Breaking News
light_mode
Beranda » Serang » KTP Disebar di Medsos, Seorang PNS Kota Serang Minta Perlindungan Hukum ke Polresta Serang Kota

KTP Disebar di Medsos, Seorang PNS Kota Serang Minta Perlindungan Hukum ke Polresta Serang Kota

  • account_circle Sumber: Intip24News.com
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TEMPORATUR.COM
‎
‎Serang, – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial UH (45), warga Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, resmi mengadukan pria berinisial US (51) ke Polresta Serang Kota.
‎
‎Terlapor yang diketahui bertugas di Biro Hukum Pemprov Banten tersebut diadukan atas dugaan penyebaran data pribadi serta pencemaran nama baik melalui media sosial.
‎
‎Dikutip dari Intip24News.com, pengaduan tersebut dilayangkan UH secara tertulis pada Rabu (18/11/2026) melalui surat bernomor 01/SPL-UH/XI/2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Serang Kota.
‎
‎UH meminta perlindungan hukum setelah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya diduga disebarluaskan melalui status WhatsApp tanpa izin, disertai narasi yang menuding dirinya sebagai penipu.
‎
‎Bermula dari Sengketa Sewa Rumah
‎
‎Berdasarkan kronologi dalam surat pengaduan, polemik ini berawal dari kesepakatan sewa-menyewa rumah milik US senilai Rp2 juta per bulan untuk jangka waktu dua bulan, dengan total Rp4 juta.
‎
‎UH mengaku telah menyerahkan uang muka sebesar Rp500 ribu sehingga menyisakan kewajiban pembayaran Rp3,5 juta.
‎
‎Namun, sebelum masa sewa berakhir pada 23 November 2026, UH mengaku diusir dan diminta mengosongkan rumah pada Jumat (13/11/2026) karena belum melunasi sisa pembayaran.
‎
‎UH mengeklaim sempat beritikad baik dengan menawarkan pembayaran awal sebesar Rp2 juta dan meminta kelonggaran waktu tiga hari untuk pelunasan, tetapi US menolak skema cicilan dan menuntut pembayaran penuh Rp3,5 juta.
‎
‎Dugaan Penyebaran Data Pribadi
‎
‎Perselisihan terkait tunggakan sewa tersebut kemudian berujung pada dugaan pelanggaran hukum. UH menduga US mengunggah foto KTP miliknya di status WhatsApp yang menampilkan data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, serta foto diri, lengkap dengan keterangan bernada pencarian.
‎
‎DICARI Oknum Pegawai Kota Serang Bagi yang menemukan harap hubungi kami,” demikian bunyi narasi yang diduga disertakan terlapor dalam unggahan tersebut.
‎
‎Selain itu, UH mengaku mendapat tudingan sebagai penipu di media sosial. Ia menilai tindakan tersebut telah merusak kehormatan serta nama baiknya di lingkungan tempat tinggal maupun tempatnya bekerja, hingga membuatnya mengalami tekanan psikis dan rasa malu.
‎
‎Tempuh Jalur Hukum
‎
‎Dalam pengaduannya, UH meminta kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengacu pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, serta Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
‎
‎Sebagai barang bukti, pelapor melampirkan fotokopi KTP, tangkapan layar status WhatsApp, bukti percakapan, serta bukti transfer uang muka. UH berharap aparat penegak hukum segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memproses aduan tersebut secara objektif.
‎
‎Klarifikasi Kuasa Hukum Terlapor
‎
‎Saat dikonfirmasi terpisah, US membenarkan adanya perselisihan tersebut namun menyerahkan penjelasan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya, Heri Kusmawan, karena ia sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).
‎
‎Saya sedang mengikuti Diklat. Bapak bisa konfirmasi dengan kuasa hukum saya,” ujar US singkat, seperti dilansir dari Intip24News.com.
‎
‎Sementara itu, Heri Kusmawan menjelaskan bahwa persoalan dipicu oleh wanprestasi pembayaran sewa rumah yang dilakukan UH.
‎
‎Heri justru mengklaim bahwa UH belum membayar uang sewa selama satu tahun dan meninggalkan rumah kontrakan beserta seluruh fasilitasnya tanpa berpamitan.
‎
‎Berawal dari saudari UH mengontrak rumah klien kami dengan seluruh fasilitas dan isi rumah yang tersedia. Namun, pembayaran tidak jelas sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kontrak atau sewa rumah milik klien kami,” ungkap Heri.
‎
‎Selain persoalan tunggakan, pihak US juga menuding adanya kerusakan bangunan serta hilangnya sejumlah fasilitas di dalam rumah tersebut.
‎
‎Ada kerusakan-kerusakan serta barang fasilitas rumah milik klien kami yang hilang,” tambahnya.
‎
‎Peluang Mediasi Masih Terbuka
‎Meski kedua belah pihak saling melontarkan klaim yang berbeda, kuasa hukum US menyatakan kliennya tetap membuka pintu penyelesaian secara kekeluargaan melalui jalur mediasi.
‎
‎Pada dasarnya kami masih membuka jalur tersebut,” pungkas Heri.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, perbedaan keterangan antara UH dan US masih memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
‎
‎Aparat Polresta Serang Kota diharapkan dapat menangani aduan ini secara profesional, objektif, dan transparan sesuai aturan hukum yang berlaku.
‎
‎(Sumber: Intip24News.com )

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less