Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Bupati Bekasi Panggil Pengembang Bahas Lima KK Terisolasi di Kampung Nambo

Bupati Bekasi Panggil Pengembang Bahas Lima KK Terisolasi di Kampung Nambo

  • account_circle Suryo
  • calendar_month 15 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bupati Bekasi Panggil Pengembang Bahas Lima KK Terisolasi di Kampung Nambo

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengundang pihak pengembang, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dan anggota DPRD untuk membahas persoalan lima kepala keluarga (KK) di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, yang dilaporkan terisolasi akibat pengembangan Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC).

Rapat koordinasi tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026), pukul 08.00 WIB, di Ruang Rapat Bupati, Gedung Bupati Bekasi lantai 2. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait kondisi warga yang terdampak pengembangan kawasan industri tersebut.

Hal itu tertuang dalam surat undangan Bupati Bekasi Nomor 600.2.1/10271/Disperkimtan-KP/2026 tertanggal 19 November 2026, yang ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja. Rapat tersebut secara khusus bertujuan mencari solusi atas persoalan lima KK di Kampung Nambo.

Sejumlah pihak yang diundang antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, anggota DPRD Saeful Islam, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Camat Serang Baru, serta Kepala Desa Nagasari.

Dua perusahaan yang turut diundang yakni PT Wahana Karya Sukses Mandiri dan PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS).

Persoalan Akses Jalan dan Listrik Menjadi Sorotan

Sebelumnya, persoalan warga Kampung Nambo menjadi perhatian setelah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Saeful Islam, melakukan peninjauan langsung pada Senin (16/11/2026).

Dalam pemberitaan sejumlah media lokal, warga dilaporkan mengalami kesulitan akses keluar masuk setelah jalan menuju permukiman terputus. Aliran listrik juga disebut telah dipadamkan. Saeful pun meminta pemerintah daerah turun tangan memfasilitasi penyelesaian persoalan pembebasan lahan tersebut.

Sementara itu, perwakilan pengembang, Budianto, menjelaskan bahwa penataan jalan dan pemutusan aliran listrik merupakan bagian dari proses sterilisasi aset kawasan industri.

Sebagaimana dikutip dari pemberitaan Infobekasi pada 18 November 2026, pihak pengembang menyebutkan bahwa dari sekitar 150 KK yang sebelumnya tinggal di kawasan tersebut, sebanyak 145 KK telah berpindah. Namun, masih terdapat lahan seluas 9.427 meter persegi yang belum mencapai kesepakatan pembebasan.

Pengembang juga menyampaikan telah menawarkan kompensasi sebesar Rp1 juta per meter persegi, disertai tanah pengganti dengan luas yang sama di lokasi yang dinilai lebih strategis. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai penawaran uang untuk lahan seluas 9.427 meter persegi mencapai sekitar Rp9,427 miliar, di luar tanah penggant

 

Sementara itu Saepul Islam anggota DPRD membenarkan undangan tersebut termasuk diri nya yang diundang.

Saat dikonfirmasi Saepul menyampaikan bahwa polemik tersebut sudah berjalan lama, dan hari ini akan dibahas bersama Bupati Bekasi,

” Secara pribadi saya hanya melihat masalah kemanusiaan nya, warga perlu mendapatkan hak – hak nya, tanpa terabaikan, ujar Saepul Islam.

Zuli Zulkifli: Pemkab Harus Akomodasi Kepentingan Kedua Belah Pihak

Menanggapi polemik tersebut, Zuli Zulkifli, S.H., meminta Bupati Bekasi mengakomodasi kepentingan warga dan pihak pengembang secara proporsional agar penyelesaian persoalan tidak mengabaikan hak salah satu pihak.

Menurut Zuli, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai fasilitator sekaligus memastikan proses penyelesaian berjalan secara cermat, objektif, dan dapat diterima oleh para pihak.

“Pemkab Bekasi wajib mengakomodasi secara cermat ketika dua kubu ini bersinggungan agar dapat diterima oleh para pihak,” ujar Zuli, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai, penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan melalui komunikasi dan pembahasan yang terbuka dengan memperhatikan kepentingan masyarakat maupun keberlanjutan investasi.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan kejelasan status kepemilikan lahan, dasar penataan akses jalan, mekanisme kompensasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga yang masih tinggal di lokasi terdampak.

Kepastian akses keluar masuk permukiman dan keselamatan warga juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan selama proses penyelesaian berlangsung.

Rapat koordinasi yang dijadwalkan Bupati Bekasi diharapkan tidak berhenti pada pembahasan administratif, tetapi menghasilkan langkah konkret dan solusi yang memberikan kepastian bagi warga maupun pihak pengembang.

Hingga berita ini disusun, hasil rapat tersebut belum diketahui. Publik kini menunggu langkah dan keputusan Pemkab Bekasi dalam menyelesaikan persoalan lima KK di Kampung Nambo agar hak masyarakat tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan pembangunan kawasan industri.

(SUR)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less