Breaking News
light_mode
Beranda » Banten » Warga Kampung Lasem Bangun Jalan Secara Swadaya, Sumbangan Rp2.000 Jadi Bukti Sulitnya Akses Infrastruktur

Warga Kampung Lasem Bangun Jalan Secara Swadaya, Sumbangan Rp2.000 Jadi Bukti Sulitnya Akses Infrastruktur

  • account_circle Suryo Sudharmo
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

‎PANDEGLANG, BANTEN — TEMPORATUR.COM‎Kondisi infrastruktur jalan di Kampung Lasem, RT 02/RW 06, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai keprihatinan. Warga setempat terpaksa membangun dan memperbaiki akses jalan secara swadaya karena kondisi jalan yang selama ini mereka harapkan belum tertangani sebagaimana mestinya.

‎‎Dengan keterbatasan ekonomi, masyarakat bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli material pembangunan jalan. Dari hasil patungan, warga berhasil menghimpun sekitar Rp25 juta yang digunakan untuk membeli kurang lebih 400 sak semen dan dua truk batu split. Sementara kebutuhan pasir diupayakan dari sungai.

‎‎Namun, pembangunan jalan dengan panjang sekitar 2.500 meter tersebut belum sepenuhnya selesai. Sebagian ruas masih menunggu proses pengecoran.

‎‎Ironisnya, kontribusi warga berasal dari uang yang disisihkan sesuai kemampuan masing-masing, bahkan ada yang hanya menyumbang Rp2.000 hingga Rp5.000. Uang tersebut dikumpulkan dari hasil bertani, menyawah, bekerja harian, hingga berbagai pekerjaan lainnya.

‎‎Kondisi jalan yang berlumpur juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah satu pengalaman yang disampaikan warga, seseorang yang sedang sakit pernah harus diusung menggunakan tandu darurat berbahan kain dan bambu untuk melewati jalan yang sulit dilalui kendaraan.

‎‎Warga Pertanyakan Perhatian Pemerintah

‎‎Sarmani (31), warga sekaligus panitia gotong royong pembangunan jalan, mengatakan kondisi akses jalan tersebut belum mengalami pembangunan seperti yang diharapkan masyarakat selama dirinya tinggal di wilayah itu.

‎‎Menurutnya, masyarakat tidak memahami secara terperinci bagaimana pembagian anggaran pembangunan desa dilakukan. Namun, warga berharap kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan dapat menjadi prioritas pemerintah.

‎‎Setiap tahun ada Dana Desa, tetapi masyarakat kecil tidak mengerti bagaimana anggaran dibagi. Yang kami tahu, jalan belum seperti yang diharapkan. Akhirnya kami patungan sendiri, bahkan ada yang menyumbang Rp2.000 sampai Rp5.000,” ungkap Sarmani.

‎Kekecewaan serupa disampaikan seorang warga berusia sekitar 60 tahun. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, ia tetap berusaha menyumbangkan uang untuk pembangunan jalan.

‎‎Kami orang miskin, Pak. Apakah kami tidak pantas punya jalan bagus?” tuturnya.

‎‎Pernyataan tersebut menjadi gambaran harapan masyarakat agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga menjangkau kampung-kampung yang membutuhkan akses jalan layak.

‎‎Herry Setiawan: Jabatan Ada Batasnya, Tanggung Jawab Tidak Berakhir

‎‎Kondisi tersebut turut mendapat perhatian Herry Setiawan, Ketua Umum Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia.

‎‎Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus mendesak Pemerintah Desa Sobang, Pemerintah Kecamatan Sobang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, hingga Pemerintah Provinsi Banten agar segera melakukan peninjauan langsung ke Kampung Lasem.

‎Menurut Herry, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai apakah pembangunan jalan tersebut telah masuk dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur tersebut.

‎‎Jabatan ada batasnya, tanggung jawab sampai akhirat. Kalau pejabat tidak mau dikritik dan tidak siap menerima kritik terhadap kinerjanya demi kepentingan masyarakat miskin, lebih baik mundur dari jabatan, tegas Herry.

‎‎Ia juga mengingatkan bahwa amanat konstitusi, khususnya Pasal 34 UUD 1945, harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata untuk memperhatikan masyarakat yang membutuhkan.

‎Pasal 34 UUD 1945 bukan pajangan konstitusi. Warga masyarakat miskin di Kampung Lasem harus patungan Rp2.000 sampai Rp5.000 per orang demi memperbaiki jalan yang layak. Sementara pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jauh lebih besar,” ujarnya.

‎‎Herry meminta agar pemerintah tidak menunggu keluhan masyarakat semakin meluas sebelum mengambil tindakan.

‎Jangan tunggu rakyat mengadu, jangan tunggu media memberitakan, apalagi menunggu keselamatan warga terancam baru bergerak. Jabatan ada masa berakhirnya, tetapi pertanggungjawaban tidak berhenti ketika kursi kekuasaan ditinggalkan. Ada amanat rakyat dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT,” tambahnya.

‎‎Donasi Kemanusiaan Dibuka untuk Melanjutkan Pembangunan Jalan

‎‎Di tengah keterbatasan anggaran dan kemampuan warga, Media Aktivis Pers-Indonesia.Co.Id membuka donasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat Kampung Lasem melanjutkan pembangunan jalan secara swadaya.‎

‎Donasi tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan material dan kelanjutan pekerjaan pembangunan jalan yang belum selesai.

‎‎Berikut informasi rekening donasi yang disampaikan panitia:

‎‎REKENING DONASI

‎· ‎Bank: SeaBank

· ‎Atas Nama: Sarmani

· ‎Nomor Rekening: 9015 2994 8445

‎‎Kontak Person:

‎· ‎Sarmani – Panitia Gotong Royong: 0838-3640-3724

· ‎Herry Setiawan, S.H., C.BJ., C.EJ. – Pimpinan Media Aktivis Pers-Indonesia.Co.Id: 0858-1921-0009

· ‎Adi Prasetyo – Kepala Divisi Intelijen, Investigasi dan Monitoring Redaksi: 087776912158

‎‎Pihak penyelenggara menyatakan penerimaan dan penggunaan dana donasi akan dicatat serta dilaporkan secara terbuka. Donasi tersebut merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan infrastruktur publik.

‎Pemerintah Diminta Berikan Kepastian

‎‎Persoalan jalan Kampung Lasem kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Warga telah menunjukkan semangat gotong royong dengan kemampuan yang sangat terbatas. Namun, pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat semestinya mendapatkan perhatian melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah.

‎‎Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, Camat Sobang, serta Kepala Desa Sobang diharapkan segera turun ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus memberikan kepastian mengenai penanganan jalan tersebut.

‎‎Sejumlah hal perlu mendapat penjelasan, mulai dari status jalan, kondisi kerusakan, kemungkinan masuknya pembangunan dalam program pemerintah, hingga rencana penyelesaian ruas jalan yang belum dicor.

‎Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Desa Sobang maupun pemerintah daerah terkait kondisi jalan dan rencana penanganannya.

‎‎Masyarakat Kampung Lasem tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya mengharapkan akses jalan yang layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari, pendidikan, perekonomian, serta kebutuhan pelayanan kesehatan.

‎Sebab, pembangunan seharusnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di pelosok desa yang selama ini masih berjuang melewati jalan berlumpur.

‎

‎(RED)

‎

  • Penulis: Suryo Sudharmo
  • Editor: Tempratur.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less