Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Dugaan Pengaruh Informal dalam Penempatan Pejabat Pemkab Bekasi Disorot, Bupati Diminta Jaga Independensi Birokrasi

Dugaan Pengaruh Informal dalam Penempatan Pejabat Pemkab Bekasi Disorot, Bupati Diminta Jaga Independensi Birokrasi

  • account_circle Suryo
  • calendar_month 3 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Dugaan Pengaruh Informal dalam Penempatan Pejabat Pemkab Bekasi Disorot, Bupati Diminta Jaga Independensi Birokrasi

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Penempatan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menjadi sorotan menyusul munculnya dugaan adanya pengaruh informal dari pihak-pihak tertentu dalam proses pengisian jabatan. Bupati Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta memastikan seluruh proses promosi, rotasi, dan mutasi jabatan berlangsung transparan, objektif, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Sorotan tersebut disampaikan JM Hendro, Ketua LSM Penjara Indonesia Kabupaten Bekasi, kepada media, Kamis (19/11/2026). Ia menilai dugaan pengaruh di luar mekanisme resmi dalam penempatan pejabat perlu dicermati agar tidak mengganggu profesionalitas dan independensi birokrasi pemerintahan daerah.

Salah satu pejabat yang turut menjadi perhatian dalam isu penataan birokrasi tersebut adalah Dra. Hj. Ani Gustini, MM, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Hendro menyebut terdapat dugaan peran dan pengaruh informal dalam mendorong penempatan orang-orang tertentu pada posisi strategis di lingkungan Pemkab Bekasi. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan fakta, dokumen, serta keterangan pihak-pihak terkait.

“Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang menduduki jabatan tertentu, tetapi juga menyangkut integritas proses pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian daerah,” ujar Hendro.

Menurutnya, penempatan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi. Kedekatan personal, kepentingan kelompok, maupun jaringan informal tidak boleh menjadi faktor yang memengaruhi pengisian jabatan.

“Birokrasi pemerintahan harus berjalan secara profesional. Penempatan pejabat tidak boleh dipengaruhi kedekatan personal atau kepentingan kelompok yang berpotensi mengganggu independensi aparatur sipil negara (ASN),” tegasnya.

Hendro juga mengingatkan bahwa Bupati Bekasi sebagai kepala daerah sekaligus PPK memiliki tanggung jawab memastikan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena itu, setiap dugaan intervensi di luar mekanisme resmi, menurut dia, perlu ditindaklanjuti secara objektif. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pemeriksaan dan evaluasi harus dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, transparansi dalam pengisian jabatan strategis penting untuk menjaga kepercayaan ASN maupun masyarakat terhadap pemerintah daerah. Jangan sampai berkembang persepsi bahwa jabatan publik lebih ditentukan oleh kedekatan atau kekuatan kelompok tertentu dibandingkan kapasitas dan profesionalitas.

Ujian Independensi Birokrasi

Penataan birokrasi menjadi salah satu ujian bagi kepemimpinan Bupati Bekasi dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Setiap proses promosi, rotasi, dan mutasi pejabat diharapkan berjalan sesuai aturan, mengedepankan kompetensi, serta bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Jabatan pemerintahan merupakan amanah publik yang harus dijalankan berdasarkan kapasitas, integritas, dan tanggung jawab, bukan menjadi ruang untuk membangun dominasi kelompok tertentu.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat bukti terverifikasi yang memastikan adanya intervensi informal dalam penempatan pejabat sebagaimana dugaan yang disampaikan Hendro. Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan konfirmasi dari Ani Gustini maupun pihak terkait di lingkungan Pemkab Bekasi guna memperoleh keberimbangan informasi.

(SUR)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less