Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Vicky Prasetyo Adukan Dugaan Pencemaran PT Gunung Raja Paksi ke DLH Bekasi, Soroti Dampak Kesehatan Warga

Vicky Prasetyo Adukan Dugaan Pencemaran PT Gunung Raja Paksi ke DLH Bekasi, Soroti Dampak Kesehatan Warga

  • account_circle Suryo
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Minta Investigasi dan Uji Kualitas Lingkungan, Vicky Sebut Persoalan Pencemaran Bukan Sekadar Masalah Industri, tetapi Menyangkut Kemanusiaan

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Dugaan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan industri peleburan baja di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian publik. Vicky Prasetyo mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pencemaran yang dikeluhkan masyarakat.

Pada Kamis (19/11/2026), Vicky mendatangi kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas industri PT Gunung Raja Paksi (GRP) Tbk.

Dalam pengaduannya, Vicky meminta pemerintah tidak hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga melakukan investigasi lapangan, pengujian kualitas udara, serta pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah perusahaan.

Sorotan Vicky tidak hanya tertuju pada persoalan lingkungan, tetapi juga dugaan dampak kesehatan yang dialami masyarakat di sekitar kawasan industri, terutama anak-anak, bayi, dan warga lanjut usia.

Dalam pertemuan dengan pihak terkait, Vicky menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dipandang sebagai persoalan kemanusiaan.

“Ini masalah kemanusiaan. Banyak juga korban di beberapa klinik. Bayi ataupun orang-orang tua renta itu kena ISPA. Terjadi setelah pencemaran,” ujar Vicky Prasetyo.

Ia menilai keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan medis dan penelitian lingkungan agar hubungan antara dugaan pencemaran dengan gangguan kesehatan warga dapat diketahui secara objektif.

Dalam pernyataannya, Vicky juga menekankan pentingnya penelitian awal untuk mengidentifikasi sumber pencemaran. Ia mengingatkan agar dugaan yang berkembang di masyarakat tetap diuji melalui bukti ilmiah dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Adalah riset awal. Nah, maksud saya, praduga dari kita tetap ya. Walaupun mereka pernah, bahkan didenda, dan sudah inkrah,” ungkapnya.

Vicky meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan yang dikeluhkan warga tidak terus berlarut-larut.

“Saya mohon bisa ada penindakan segera. Atas nama rakyat. Ini masalah kemanusiaan, Pak. Urgensi,” tegas Vicky.

Keluhan Warga Meliputi ISPA, Bau Menyengat hingga Kebisingan

Sejumlah laporan media pada Kamis (19/11/2026) menyebutkan, Vicky menerima berbagai pengaduan masyarakat melalui pesan langsung atau direct message (DM).

Keluhan tersebut meliputi gangguan pernapasan atau ISPA, bau menyengat, hingga kebisingan yang disebut mengganggu aktivitas sehari-hari. Wilayah yang disorot antara lain Desa Sukadanau, Bojongkoneng, dan Warung Bongkok, Kecamatan Cikarang Barat.

Dalam pengaduan resminya kepada DLH Kabupaten Bekasi, Vicky meminta sejumlah aspek lingkungan diperiksa, mulai dari kualitas udara ambien, sistem pengolahan dan pembuangan limbah cair, hingga kondisi air dan tanah di sekitar perusahaan.

Penelitian Akademik Pernah Menyoroti Paparan Emisi di Sukadanau

Persoalan kualitas udara di kawasan Sukadanau sebelumnya juga pernah menjadi perhatian akademisi.

Penelitian Universitas Indonesia pada 2019 berjudul Analisis Risiko Pajanan Sulfur Dioksida (SO2) dan Gejala Gangguan Saluran Pernapasan pada Ibu Rumah Tangga yang Tinggal di Sekitar Industri Baja Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi membahas risiko paparan sulfur dioksida serta gejala gangguan saluran pernapasan.

Kajian tersebut menjadi salah satu referensi mengenai pentingnya pengawasan kualitas udara di sekitar kawasan industri. Namun, penelitian lama itu tidak dapat dijadikan bukti bahwa kondisi udara saat ini telah melampaui baku mutu. Pengujian terbaru tetap diperlukan. Temporatur.com

DLH Diminta Transparan, Perusahaan Perlu Diberi Ruang Klarifikasi

Pengawasan terhadap pencemaran udara industri juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Kementerian Lingkungan Hidup pada Januari 2026 mengumumkan penghentian sumber emisi pada delapan perusahaan di wilayah Jabodetabek setelah ditemukan pelanggaran baku mutu dalam kegiatan pengawasan. KLHK

Dalam konteks pengaduan di Kabupaten Bekasi, hasil pemeriksaan DLH menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran baku mutu lingkungan dan dari mana sumber pencemaran berasal.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan DLH Kabupaten Bekasi maupun tanggapan PT Gunung Raja Paksi Tbk atas pengaduan tersebut.

Redaksi TEMPORATUR.COM membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak perusahaan maupun instansi terkait sesuai prinsip pemberitaan berimbang.

Masyarakat berharap pengaduan tersebut tidak berhenti sebagai laporan administratif, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan, keterbukaan hasil pengujian, serta tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Sebab, pertumbuhan industri semestinya berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan hak warga untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(SURYO /TIM REDAKSI TEMPORATUR.COM)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less