Soroti Ketidaksinkronan Program Makan Bergizi, Obon Tabroni Fasilitasi Dialog Pemda Bekasi dan BGN
Anggota Komisi IX DPR RI, H. Obon Tabroni, mengungkapkan adanya ketidaksinkronan koordinasi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal ini menjadi salah satu poin krusial dalam acara “Festival ASPIRASI” Dari Dapur Masa Depan” yang digelar di Gedung Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini bertujuan menjaring keluhan dan ide masyarakat untuk merancang kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ada informasi belum klop antara pemerintah daerah dengan BGN. Melalui pertemuan ini, diharapkan mereka yang sudah memegang SK bisa segera melakukan tindak lanjut,” ujar Obon di sela-sela acara.
Obon menekankan bahwa standarisasi dapur harus menjadi prioritas. Berdasarkan data BGN, tercatat sekitar 300 dapur di wilayah Jawa Barat terpaksa ditutup karena tidak memenuhi standar kelayakan, mulai dari manajemen pengelolaan hingga sistem pengolahan limbah.
Menurut legislator asal Bekasi ini, kualitas “dapur” sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan, terutama dalam menekan angka stunting dan meningkatkan rata-rata IQ nasional.
“Masalah dapur bukan hanya soal hari ini, tapi soal masa depan bangsa. Oleh karena itu, perbaikan manajemen dapur dan pengolahan limbah harus terus dilakukan. Laporan dari masyarakat juga wajib ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam festival tersebut, Obon juga menawarkan solusi berupa evaluasi rutin setiap dua atau tiga bulan sekali antara Pemda dan BGN guna memastikan kendala di lapangan dapat terselesaikan dengan cepat.
Selain dihadiri tokoh penting seperti Anggota DPR RI Cellica Nurrachadiana dan Sekda Kabupaten Bekasi, acara ini juga melibatkan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi mengenai penggunaan bahan baku lokal serta pelibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut baik inisiatif ini dan berharap sinergi dengan DPR RI dapat memperkuat implementasi program pemenuhan gizi di masyarakat. Festival ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang akan dibawa ke masa sidang Komisi IX DPR RI mendatang.
(SS/Red)
