Safari Ramadan 2026: Di Tambun Selatan, KDM Sentil “Penyakit” Anggaran dan Tantang Transparansi Radikal
Momentum Safari Ramadan 1447 Hijriah di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Sabtu (20/02/2026), menjadi panggung bagi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), untuk membongkar kebiasaan buruk tata kelola anggaran.
Di hadapan ribuan warga, KDM menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar jargon, melainkan soal keberanian memangkas biaya operasional demi perut rakyat.
Filosofi “Amilin”: Jangan Makan Jatah Rakyat
Menggunakan analogi Islam tentang pengelola zakat (amilin), KDM memberikan peringatan keras kepada para penyelenggara negara mengenai proporsi belanja anggaran. Ia menilai, kesejahteraan rakyat sulit melompat cepat jika uang negara habis dikonsumsi oleh aparatur itu sendiri.
“Amilin itu tidak boleh terlalu besar mengambil bagian, batasnya sekitar 10 sampai 15 persen.
Kalau biaya operasional penyelenggara terlalu besar, sisa anggaran untuk rakyat jadi kecil.
Pembangunan pun sulit bergerak cepat,” tegas KDM dengan nada retoris yang disambut riuh warga.
Ia menambahkan, tugas utama pemerintah sangat sederhana namun fundamental. “Membereskan perut rakyat agar tidak lapar, memastikan tidak ada anak putus sekolah karena bangunan rusak, dan menjamin jalanan tidak berlubang.”
Tantangan Transparansi “Titik Koma”
KDM juga menantang para kepala daerah di Jawa Barat untuk menerapkan transparansi radikal.
Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa dibangun jika rakyat tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka dialokasikan.
“Kita umumkan secara terbuka. Kita punya uang sekian, belanjanya sekian, peruntukannya sekian. Rakyat harus tahu sampai titik koma anggaran kita,” ujarnya.
Sentilan Lingkungan
Bekasi Banjir karena Gunung Jadi Beton
Tak hanya soal uang, KDM menyoroti krisis ekologi yang berdampak langsung pada warga Bekasi. Ia mengingatkan bahwa hukum alam tidak bisa dikompromi.
Pembangunan masif di wilayah hulu (pegunungan) yang mengabaikan resapan air adalah penyebab utama penderitaan warga di hilir.
“Kalau pegunungan dibangun hotel dan perumahan semua, airnya jatuh ke mana? Ke Bekasi.
Jika sungainya dangkal dan penuh sampah, banjir itu keniscayaan,” ungkapnya, mengingatkan pentingnya sinergi pembangunan lintas wilayah.
Respons Pemkab Bekasi
Infrastruktur Jadi Prioritas
Menanggapi arahan Gubernur, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan kesiapannya untuk melakukan akselerasi.
Mengingat Tambun Selatan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk ekstrem mencapai 700 ribu jiwa, Asep mengakui beban pelayanan publik memang sangat tinggi.
“Insya Allah, jalan-jalan yang rusak akan segera kita bangun. Saat ini proses pergeseran anggaran sedang dilakukan agar program prioritas infrastruktur bisa segera berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Asep optimistis.
Kehadiran KDM di Desa Sumberjaya yang berpenduduk 120 ribu jiwa ini dinilai warga sebagai angin segar di tengah dahaga akan kepemimpinan yang mau turun langsung dan bicara apa adanya mengenai problematika anggaran daerah.
(Red)
