Proyek Bendung BSH-0 Molor, Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi “Obral” Janji Digitalisasi di Tengah Penderitaan Petani
Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi akhirnya melontarkan permohonan maaf atas keterlambatan penyelesaian proyek Bendung BSH-0 CBL di Sukajaya . Namun, di balik kata maaf tersebut, publik disuguhi deretan janji proyek “tambahan” bermodal teknologi digital yang kontras dengan realita lapangan yang belum tuntas.
Kepala Bidang PSDA Dinas SDA-BMBK, Agung Mulya, meminta masyarakat—khususnya para petani yang sudah bertahun-tahun menanti kepastian air—untuk kembali bersabar. “Kami mohon doa dan kesabaran masyarakat,” ujarnya (10/02).
Namun, bagi ribuan petani di wilayah utara, kesabaran bukan lagi pilihan, melainkan keterpaksaan akibat manajemen proyek yang kedodoran sejak tahap pembersihan lahan.
Kontras: Fisik Belum Beres, Sudah Bicara Digitalisasi
Ironisnya, di tengah kegagalan memenuhi tenggat waktu pembangunan fisik, Dinas SDA-BMBK justru mulai memamerkan rencana pengembangan fasilitas pendukung yang terkesan ambisius.
Mulai dari sistem elektrifikasi pintu air berbasis digital hingga pemasangan CCTV real-time.
Rencana “smart dam” ini dipertanyakan urgensinya oleh sejumlah pihak. Bagaimana mungkin pemerintah membicarakan kecanggihan kontrol digital dan penataan taman, sementara konstruksi utama yang seharusnya sudah bisa mengairi 7.000 hektare sawah justru terhambat masalah klasik seperti bangunan liar dan koordinasi lapangan.
Mengejar Bayang-Bayang Teknologi di Atas Lahan Kering
Dinas SDA-BMBK juga mengklaim akan memasang trash rack dan membangun retaining wall tambahan untuk melindungi permukiman. Padahal, jika perencanaan awal dilakukan secara matang dan komprehensif, risiko pergeseran tanah maupun tumpukan sampah seharusnya sudah dimitigasi sejak kontrak pertama diteken, bukan baru direncanakan saat proyek sudah mengalami keterlambatan.
Hingga saat ini, para petani hanya bisa memegang janji.
Sementara volume air yang diklaim mencapai 200 kubik belum bisa didistribusikan secara maksimal karena delapan pintu utama bendung masih “lumpuh” alias belum berfungsi.
Publik kini menunggu: apakah Bendung BSH-0 benar-benar akan menjadi solusi ketahanan pangan berbasis digital, atau justru menambah daftar panjang proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang “gagah” di atas kertas namun lamban dalam eksekusi nyata?
(SS/Red)
