Inkompetensi Kepemimpinan dan Suburnya Ekosistem Korupsi di Kabupaten Bekasi
Oleh : Ebong Hermawan
Kabupaten Bekasi, sebuah wilayah yang dikenal dengan semangat religiusitas dan sejarah patriotiknya, kini tengah menghadapi tantangan besar terkait integritas tata kelola pemerintahan. Muncul kekhawatiran bahwa kemenangan elektoral yang tidak dibarengi dengan kekuatan moral dan kapasitas intelektual pemimpin justru akan menciptakan “rumah kaca” bagi praktik korupsi.
Adagium lama “A fish rots from the head down” (ikan membusuk mulai dari kepalanya) menjadi relevan dalam membedah fenomena ini. Korupsi di level pemerintahan seringkali bukan sekadar masalah moralitas individu atau keserakahan, melainkan gejala hilir dari masalah hulu yang lebih fundamental: Inkompetensi Kepemimpinan.
Mengapa Pemimpin Inkompeten Melahirkan Koruptor?
Berdasarkan pengamatan dinamika organisasi pemerintahan, terdapat empat pola sistematis bagaimana ketidakmampuan seorang pemimpin justru menyuburkan ekosistem korupsi:
1. Runtuhnya Meritokrasi dan Munculnya Pasukan “Yes-Men”
Pemimpin yang tidak kompeten cenderung merasa terancam (insecure) oleh bawahan yang cerdas dan berintegritas. Akibatnya, alih-alih merekrut profesional, mereka cenderung mengelilingi diri dengan para penjilat atau “Yes-Men”. Dalam ekosistem yang membungkam kritik, para oportunis masuk melalui jalur kedekatan personal, bukan kemampuan. Inilah titik awal kolusi dan nepotisme tumbuh subur.
2. Lemahnya Pengawasan Akibat Ketidaktahuan
Seorang pemimpin yang tidak paham regulasi dan alur anggaran akan mudah dimanipulasi. Koruptor memanfaatkan celah ketidaktahuan ini untuk melakukan mark-up anggaran atau proyek fiktif. Meski sang pemimpin mungkin tidak mencuri uang sepeser pun, kepolosannya yang innocent membuat uang negara dirampok di depan matanya sendiri dengan prinsip “Asal Abah Senang”.
3. Kebijakan Tanpa Basis Data (Policy by Instinct)
Tanpa basis data dan sains (evidence-based policy), keputusan sering kali diambil berdasarkan intuisi yang salah atau bisikan para “pembisik”. Proyek-proyek mercusuar tanpa studi kelayakan yang benar menjadi lahan basah bagi praktik korupsi, mulai dari pembebasan lahan hingga penunjukan kontraktor.
4. Hilangnya Keteladanan Moral
Kecerdasan etik adalah syarat mutlak. Ketika seorang pemimpin menormalisasi pelanggaran kecil atau tidak tegas terhadap pelanggaran etika, standar moral organisasi akan runtuh. Kekosongan wibawa ini mengundang para predator anggaran untuk berpesta.
Orang Baik Saja Tidak Cukup
Melawan korupsi bukan hanya soal menangkap pencuri, tetapi mencegah orang yang tidak kompeten memegang kemudi kekuasaan. Masyarakat perlu merevisi cara pandang dalam memilih pemimpin: Orang baik saja tidak cukup, kita membutuhkan orang baik yang cakap.
Sebab pada akhirnya, inkompetensi adalah pintu gerbang, dan korupsi adalah tamu tak diundang yang masuk melaluinya. Jika “Gens” orang Bekasi adalah religius dan historisnya adalah patriotik, maka sudah saatnya kepemimpinan di Kabupaten Bekasi mencerminkan martabat dan intelektualitas yang setara dengan warisan sejarahnya.
(Opini)
