Taput – Temporatur.com |Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial (bansos) mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Luhut bersama rombongan ke Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Jumat (10/7/2026), untuk meninjau langsung implementasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi salah satu daerah pelopor transformasi digital penyaluran bansos di Indonesia.
Rombongan disambut oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Satya Dharma Nababan, pimpinan perangkat daerah terkait, Camat Siborongborong, serta Kepala Desa Sitampurung.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Mr. Theo Chee Hean, dan Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital, Tubagus Nugraha, yang bersama-sama memantau pelaksanaan digitalisasi sistem perlindungan sosial di daerah.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurutnya, sistem digital yang diterapkan mengintegrasikan berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi berupa BBM dan listrik.
“Digitalisasi bansos bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi merupakan upaya nyata menghadirkan keadilan sosial dengan memastikan setiap bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” ujar Wakil Bupati.
Sementara itu, Ketua DEN Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional.
Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis yang didorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Ini adalah langkah maju untuk keadilan dan kelayakan penerima bantuan sosial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi hak masyarakat miskin yang salah sasaran,” tegas Luhut.
Melalui implementasi Perlinsos Digital, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.(NH)
