Inspektorat Disebut ‘Biang Kerok’ Opini Disclaimer Pemkab Bekasi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, mengkritik keras kinerja Inspektorat Kabupaten Bekasi terkait perolehan opini Disclaimer dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebut lembaga pengawas internal tersebut sebagai “biang kerok” utama karena dinilai gagal menjalankan fungsinya secara optimal.
Pernyataan tegas ini disampaikan Helmi setelah Pansus XVI DPRD Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan konsultasi ke BPK Perwakilan Jawa Barat pada Kamis (9/7/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempertanyakan dan mendalami penyebab runtuhnya tata kelola keuangan Pemkab Bekasi hingga mendapat opini Disclaimer.
“Pansus mempertanyakan opini disclaimer LHP BPK kepada Pemkab Bekasi,” ujar Helmi kepada Temporatur.com, Kamis (9/7/2026).
Menurut Helmi, hal yang paling mengejutkan dari hasil bedah laporan tersebut justru posisi Inspektorat yang menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paling menonjol dalam temuan. Padahal, lembaga ini mengemban mandat krusial sebagai perpanjangan tangan kepala daerah.
“Yang paling mengejutkan justru yang paling menonjol dari OPD yang terkena disclaimer adalah Inspektorat. Inspektorat adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai mata Bupati untuk mengawasi kinerja OPD, justru Inspektorat yang paling menonjol,” cetus Helmi.
Lebih lanjut, Helmi membeberkan bahwa potret buruk pengelolaan anggaran ini bukan barang baru. Berdasarkan data LHP BPK, temuan-temuan pelanggaran administrasi dan keuangan terus berulang sejak tahun 2023 di dinas-dinas yang sama, di antaranya:Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirDinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Pendidikan.Pengawasan yang lemah ini membuat Fraksi Gerindra mendesak adanya reformasi total pada tubuh lembaga pengawas internal tersebut.
Helmi meminta Inspektorat segera berbenah demi menyelamatkan tata kelola pemerintahan daerah.
“Inspektorat jangan tidur terus, bangun dong! Kuatkan kinerja 0pengawasan terhadap OPD,” pungkas Helmi secara retoris.Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi mengenai tudingan dan hasil temuan BPK Jabar yang disoroti oledisoroti oleh legislatif tersebut.
(SS/Red)
