Mantan Aktivis 98 Kamper Desak Pemerintah Hentikan Impor Hewan Babi: Kebijakan Dinilai Rugikan Peternak Lokal
Mantan Aktivis 98 (PRD) Kamper meminta pemerintah segera menghentikan kebijakan impor hewan babi.
Menurut Kamper, kebijakan tersebut merupakan strategi pragmatis yang sangat merugikan peternak babi lokal di Indonesia.
Desakan penghentian impor hewan babi ini disampaikan Kamper usai menyaksikan Rapat Kerja (Raker) DPR RI Komisi X yang membahas komoditas strategis, menyoroti ketimpangan antara data produksi lokal dan volume impor yang terus meningkat.
“Melalui pesan singkat WhatsApp kepada Menteri Pertanian (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag RI) Budi Santoso, Minggu malam (30/11), saya mendesak agar segera mengkaji bahkan menghentikan impor hewan babi dari luar negeri, karena kebijakan tersebut sangatlah merugikan peternak babi, khususnya peternak di Pulau Dewata Bali,” kata Kamper kepada awak redaksi Temporatur.com.
Terkait kebijakan tersebut, Kamper menyebut bahwa Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang hadir mewakili kementerian, telah berjanji akan meninjau ulang kebijakan impor. Keduanya disebut berjanji akan mengurangi kuota impor secara bertahap hingga suatu saat tidak ada lagi impor hewan babi.
“Mendag dan Wakil Wamentan menegaskan akan mengurangi impor setiap tahun, bahkan ke depan tidak ada lagi impor hewan babi dari luar negeri,” jelas Kamper.
Data Impor vs Produksi Lokal
Berdasarkan data yang diungkap Kamper dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi babi lokal per tahun mencapai 135.039 ton pada 2023 dan sedikit menurun menjadi 130.871 ton pada 2024.
Di sisi lain, data impor menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Impor babi Indonesia pada 2023 mencapai 4.875 ton, meningkat drastis menjadi 7.458 ton pada 2024. Data terkini hingga Juli 2025 bahkan sudah mencapai 5.741 ton.
Hewan babi tersebut didatangkan dari beberapa negara seperti Jepang, Spanyol, Denmark, serta USA.
Tolak Alasan Klasik Kualitas
Selama ini, alasan pemerintah melakukan impor seringkali terkait dengan isu kualitas. Namun, Kamper menegaskan bahwa alasan tersebut terlalu klasik dan tidak realistis, bahkan cenderung menyudutkan para petani, peternak, dan nelayan lokal.
“Yang seharusnya dilakukan pemerintah bukan impor, pemerintah harus hadir mendukung para peternak lokal secara keseluruhan dengan penyediaan bibit unggul, pakan lebih murah, standar kandang yang memadai, serta pendampingan secara konsisten sehingga cost produksi menjadi lebih rendah,” tegasnya.
Kamper menekankan bahwa yang paling penting adalah penyediaan alat-alat modern untuk peternak, petani, dan nelayan, bukan malah menerapkan kebijakan yang bersifat pragmatis dengan membuka keran impor, cetusnya.
(Red)
