Pandangan Politisi Golkar Dr. H. Mohammad Amin Fauzi,S.H., M. Si Terhadap Dinamika di Kabupaten Bekasi
Tokoh masyarakat sekaligus politisi senior Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Mohammad Amin Fauzi, angkat bicara mengenai dinamika politik dan hukum yang mengguncang Kabupaten Bekasi pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati non-aktif ADK dan ayahnya.
Dalam acara halal bihalal yang digelar di kediamannya di Kalijaya, pada Kamis 15/4/2026, Amin menyebut situasi yang terjadi saat ini merupakan sebuah “drama” besar. Menurutnya, persinggungan antara kepentingan politik dan hukum dalam kasus ini telah menjadi perhatian publik di tingkat nasional.
Sikapi Kinerja Plt Bupati Bekasi
Terkait jalannya roda pemerintahan saat ini, Amin menilai kepemimpinan Plt Bupati Asep Surya Atmaja masih berjalan dalam koridor yang sewajarnya atau normatif.
“Pemerintahan di bawah Plt Asep Surya Atmaja ya masih normatif. Beliau menjalankan tugas menggantikan Pak ADK yang sedang menjalani proses hukum. Plt tidak melampaui tugas definitif, hanya sebatas melaksanakan kewajiban yang ada,” ujar Amin yang juga Pemerhati Kebijakan Publik kepada awak media, Kamis, 16/4/.
Ingatkan Konsekuensi Hukum di KPK
Menanggapi pembelaan ADK yang menyebut dana terkait OTT adalah “pinjaman” dan bukan “ijon” proyek, Amin mengingatkan agar semua pihak menghormati proses hukum di KPK. Ia menegaskan bahwa lembaga antirasuah memiliki instrumen pembuktian yang kuat
“Dalam KUHAP, tersangka memang punya hak ingkar untuk membela diri. Tapi ingat, KPK punya alat bukti kuat dan alat sadap yang mumpuni,” kata Amin.
Ia juga memberikan peringatan keras terkait kesaksian palsu di persidangan.
“Jika ada kesaksian bohong, ada ancaman Pasal 242 KUHAP dengan pidana 7 hingga 9 tahun.
Biarkan KPK bekerja, itu bukan ranah kita untuk mengurai benar atau salahnya saat ini, tegas pria bergelar Doktor Fisip Undpad Bandung tersebut.
Minta APH Profesional dan Bertindak Adil
Lebih lanjut, Amin meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Jaksa maupun Hakim, untuk bertindak objektif dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya.
Ia menyayangkan adanya praktik “kerakusan” oknum dalam proyek pemerintahan yang akhirnya mencoreng nama baik Kabupaten Bekasi.
Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran besar bagi seluruh pejabat di Bekasi, berkaca pada sejarah kelam serupa yang pernah terjadi di masa lalu.
No Comment Soal Musda Golkar
Meski lugas menanggapi isu daerah, politisi senior pohon beringin ini justru memilih bungkam saat ditanya mengenai bursa calon ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Bekasi mendatang.
(Red)
