Rawan Mangkrak Golkar dan NasDem Usulkan IKN Jadi Ibukota Kaltim, PDIP Usulkan Jadi Kota BUMN
Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDI-P, Aria Bima, mengusulkan agar semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menggerakkan roda ekonomi dan mencegah proyek-proyek di IKN mangkrak.
Menurut Aria Bima, langkah ini dapat dilakukan dengan menjual gedung-gedung BUMN di Jakarta sebagai sumber dana pembangunan kantor baru di IKN.
Misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di IKN. Bisa menjadi prioritas,” ujar Aria kepada wartawan, dikutip Selasa (22/7/2025).
Menurut Aria, penting kebijakan pembangunan nasional berkelanjutan. Agar anggaran besar IKN tidak percuma dan tidak mangkrak.
“Saya pikir terkait dengan keperbaikan pemerintah tentu akan diukur sejauh mana keseimbangan wilayah kepastian kebijakan serta keberlanjutan visi pembangunan nasional ini tetap harus konsisten dan berpihak kepada cita-cita masyarakat sebelumnya untuk cita-cita masyarakat pemerintah sebelumnya yang harus sustain yang jangan anggaran yang begitu besar itu kemudian mangkrak dan tidak ada gunanya,” cetusnya.
Alasan Pemindahan BUMN ke IKN
Dengan adanya BUMN di IKN, diharapkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut dapat meningkat dan membuat IKN lebih hidup.
Pemindahan BUMN ke IKN dapat membantu mencegah proyek-proyek yang ada di sana mangkrak karena kurangnya aktivitas.
Aria Bima menyebutkan contoh tata kota di China yang memiliki wilayah khusus untuk BUMN, sehingga proses pembangunan IKN dapat terus berjalan meskipun belum menjadi pusat pemerintahan.
Sebelumnya dari Partai NasDem dan Golkar mengusulkan IKN dijadikan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
