Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » Bantuan Pemerintah Daerah Diharapkan untuk Petani Hortikultura Assilulu

Bantuan Pemerintah Daerah Diharapkan untuk Petani Hortikultura Assilulu

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bantuan Pemerintah Daerah Diharapkan untuk Petani Hortikultura Assilulu

Maluku Tengah-Temporatur.com

Ibrahim Paisuli, seorang petani di Negeri Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selama ini menjadi tumpuan warga setempat dan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui hasil tanaman hortikultura yang ia garap. Namun, sejak tahun 2018 hingga saat ini, Ibrahim mengaku kesulitan untuk menjaga konsistensi produksi pertaniannya secara mandiri.

Keterangan foto: Ibrahim Paisuli, petani di Negeri Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

Keterangan foto: Ibrahim Paisuli, petani di Negeri Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

Keterbatasan tenaga kerja dan anggaran menjadi kendala utama bagi Ibrahim dalam mengelola lahan pertaniannya yang cukup luas. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan permintaan pangan dari warga Negeri Assilulu, bahkan permintaan dari desa tetangga seperti Ureng dan Negeri Lima juga kerap tidak terpenuhi.

“Saya kelola lahan ini sejak tahun 2018, sejauh ini untuk melayani kebutuhan warga di sini belum mencukupi apalagi ditambah dengan permintaan dari warga desa lain yang sering datang belanja di sini,” ungkap Ibrahim saat dikutip dari Liputan.co.id beberapa waktu lalu di lahan pertaniannya.

Selama ini, Ibrahim baru mendapatkan perhatian dan bantuan berupa bibit dari Pemerintah Negeri Assilulu. Namun, bantuan tersebut dinilai belum mampu secara maksimal menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia mengaku belum pernah menerima bantuan signifikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan produksi pertaniannya.

“Lahan yang diolah inikan belum semua, baru sepertiga dari total lahan yang ada. Hasilnya juga sedikit, sementara kebutuhan pangan tinggi. Kalau untuk perhatian pemerintah desa ada untuk kebutuhan bibit. Terus untuk bantuan pemerintah daerah belum pernah,” jelas Ibrahim.

Sebagai satu-satunya petani di Assilulu yang menggarap lahan hortikultura lebih dari satu hektar, Ibrahim berharap adanya uluran tangan dari Pemerintah Daerah untuk menambah modal produksi. Dengan modal yang lebih besar, ia optimis dapat memperluas lahan garapan dan sekaligus menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

“Luasan lahan sekitar 1 hektar lebih, kalau modal itu modal sendiri ditambah dari Pemerintah Negeri. Karena modal kecil dan tidak besar maka untuk kelola lahan sendiri tidak normal artinya modal tidak mendukung untuk kelola lahan sebesar ini,” tandasnya.

Adapun komoditas hortikultura yang ditanam Ibrahim secara bergantian meliputi berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, timun, cabai, tomat, dan lainnya. Ia berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa fasilitas kebun maupun tambahan modal usaha.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Ketua Saniri Negeri Assilulu, Abdu Layn. Ia mengakui bahwa Pemerintah Negeri telah berupaya membantu Ibrahim Paisuli melalui Dana Desa, namun bantuan tersebut masih terbatas mengingat adanya prioritas lain dan sektor lain yang juga membutuhkan perhatian pemerintah negeri.

“Kita Pemerintah Negeri sudah berupaya maksimal tapi bantuan kami ini terbatas karena ada pihak lain dan sektor lain yang perlu mendapat sentuhan pemerintah negeri. Olehnya itu kami berharap pemerintah daerah juga harus membantu petani di sini untuk meningkatkan produksi pangan di Assilulu dan sekitarnya,” harap Abdu.

Kondisi yang dialami Ibrahim Paisuli ini menjadi gambaran tantangan yang dihadapi petani kecil dalam upaya menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal. Perhatian dan dukungan yang lebih besar dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas petani dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.**

(SS/Red)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keterangan foto:Bendera Merah Putih yang Sudah Rusak Masih Dikibarkan di Rumah Anggota DPRD Praksi Partai PKS Karawang, (Senin,28/04/2025).

    Bendera Merah Putih yang Sudah Rusak Masih Dikibarkan di Rumah Anggota DPRD Praksi Partai PKS Karawang

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle Suryo S
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Bendera Merah Putih yang Sudah Rusak Masih Dikibarkan di Rumah Anggota DPRD Praksi Partai PKS Karawang, (Senin,28/04/2025).

  • Buruh Sawit Kalbar Bersatu: Menuntut Perlindungan Hukum melalui Perda

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Suryo S
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Hari itu, Kamis pagi yang cerah di Pontianak. Suasana di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat tampak lebih ramai dari biasanya. Di Ruang Meranti, satu per satu perwakilan buruh dari berbagai organisasi memasuki ruangan dengan langkah tegas, membawa harapan dan tuntutan. Mereka adalah bagian dari Aliansi Buruh Sawit Kalimantan Barat (ABS Kalbar) — suara-suara dari balik kebun kelapa sawit yang selama ini sering tenggelam dalam sunyi.
    Sekitar pukul 10.00 WIB, audiensi dengan Komisi V DPRD dimulai. Sebanyak 25 orang delegasi mewakili berbagai organisasi buruh, di antaranya SBK Kalbar, FSPBR, GSBI Bengkayang, SERBUK, AGRA, Link-AR Borneo, serta Seknas Koalisi Buruh Sawit (KBS). Mereka tak hanya membawa daftar masalah, tapi juga membawa semangat untuk perubahan: mendesak lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Buruh Sawit.
    Satu per satu perwakilan menyampaikan kenyataan di lapangan: upah yang tak sebanding dengan beban kerja, sistem kontrak yang terus diperluas, tekanan target kerja yang melumpuhkan, hingga praktik outsourcing yang merampas kepastian kerja. Mereka juga mengangkat persoalan besar lainnya: minimnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang terus terjadi.

  • GEMPA SUMEDANG, Bey Machmudin: Kemenkes Akan Kirim Tenda Khusus untuk Opname dan Operasi

    • calendar_month Selasa, 2 Jan 2024
    • account_circle Suryo S
    • visibility 7
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG – JABAR Temporatur.com SelanjutnyaPanitia Pilkades Sukamulya Kembalikan Dana Partisipasi Balon Rp75 Juta Usai Isu Pungli, Keluhkan Minimnya Anggaran Pilkades 2026Gempa bumi susulan kembali melanda Kabupaten Sumedang, pada Senin (1/2/2024) malam dengan magnitudo 4,4. Menanggapi hal tersebut, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin langsung berkoordinasi dengan berbagai _stakeholders_. SelanjutnyaGema Sholawat Warnai Peringatan Maulid Nabi […]

  • Keterangan foto::Pemerintah Kab. Sumenep, menggelar Lomba Story Telling tingkat Pelajar SMA/ SMK Se- Kab. Sumenep, Siswi SMAN I Arjasa, Raih Juara I dan II

    Dominasi Lomba Story Telling 2025, Siswi SMAN 1 Arjasa Borong Juara I dan II se-Kabupaten Sumenepa

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle Suryo S
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Dominasi Lomba Story Telling 2025, Siswi SMAN 1 Arjasa Borong Juara I dan II se-Kabupaten Sumenepa

  • Perihal HAM, Menteri Pigai Akan coba Hasilkan UU Wajib Lapor HAM Bagi State Sector & Private Sector

    • calendar_month Rabu, 18 Des 2024
    • account_circle Suryo S
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Perihal HAM, Menteri Pigai Akan coba Hasilkan UU Wajib Lapor HAM Bagi State Sector & Private Sector

  • Pastikan Kesehatan Warga Binaan, Lapas Kls II A Kotabumi Gelar Screening

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle Suryo S
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kls II A Kotabumi bekerja sama dengan, Puskesmas Kotabumi II, menggelar kegiatan screening kesehatan bagi warga binaan permasyarakatan (WBP). Selasa 11 Februari 2025

expand_less