Kang Dedi Mulyadi Sebut Tata Ruang yang Kacau dan Mudahnya Pemberian Izin Pembangunan, Biang Kerok Banjir
Banjir yang melanda beberapa wilayah Seperti di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Bogor memicu reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Melalui akun TikTok yang beredar menyampaikan kritik tajam terkait tata ruang yang dinilai kacau akibat mudahnya pemberian izin pembangunan perumahan.
KDM mengungkapkan bahwa kondisi tata ruang di Jawa Barat semakin mengkhawatirkan. “Sawah diurug, itu kan kacau. Daerah rawan banjir dijadikan permukiman, kan kacau gitu loh. Daerah hulunya dibuat agrowisata, tapi isinya bangunan, itu juga kacau. Kemudian, daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan dan penyempitan, itu kacau semuanya,” ujarnya. seperti yang diunggah dari Akun Resmi Instagram Gubernur Jawa Barat @dedimulyadi17
Menurut KDM, permasalahan ini diperparah dengan sistem perizinan yang kini tersentralisasi di pemerintah pusat. “Izinnya dari pusat, sehingga pemberi izin tidak melihat fakta di lapangan. Mereka hanya memastikan syarat administrasi tata ruang terpenuhi, lalu izinnya keluar,” tambahnya.
KDM juga membagikan pengalaman pribadinya ketika masih menjabat sebagai bupati. Ia pernah memprotes pemberian izin pembangunan di lereng tebing yang berisiko tinggi, namun protesnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tata ruang telah menetapkan wilayah tersebut untuk perumahan. “Setelah rekomendasi daerah keluar, izin tetap diterbitkan, meskipun secara lingkungan tidak layak,” tegasnya.
Lebih lanjut, KDM meminta agar sistem perizinan berbasis OSS (Online Single Submission) harus dievaluasi dan dibahas kembali bersama pemerintah daerah. “Walaupun izinnya dikeluarkan OSS, tetap harus dibicarakan bersama. Apakah layak atau tidak pembangunan perumahan itu dari sisi lingkungan,” pungkasnya.
Bencana banjir di Jawa Barat menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan tata ruang yang lebih baik, terutama untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.**
(ER)
