Aktivis: KPK Segera Usut Kasus Dugaan Pemerasan ASN Pajak Kabupaten Tangerang
- account_circle Suryo S
- calendar_month Minggu, 19 Jan 2025
- print Cetak
Asmudiyanto Aktivis Pemerhati Kota Tangerang
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Aktivis: KPK Segera Usut Kasus Dugaan Pemerasan ASN Pajak Kabupaten Tangerang
Perihal perkara dugaan korupsi pemotongan insentif ASN pemungut pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Tangerang, menuai respon sedari aktivis antikorupsi meminta KPK agar serius mengusut tuntas.
Permintaan pengusutan ini bukan tanpa alasan, Lantaran menurut Asmudiyanto selaku Aktivis Pemerhati Kota Tangerang menyebutkan bahwa kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN pemungut pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Tangerang telah dilaporkan secara resmi kepada KPK sejak bulan April 2024 lalu, namun sampai di tahun 2025 ini KPK belum mengekspose perkembangan atas penanganan kasus tersebut.
“ Benar bahwa kami telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif ASN pemungut pajak daerah Kabupaten Kabupaten Tangerang dan laporan tersebut kami sampaikan langsung ke gedung KPK RI sejak bulan April 2024 lalu, untuk bukti serta petunjuk telah kami lampirkan berupa dokumen elektornik dan nama-nama saksi maupun korban,” ujar Aktivis Pemerhati Kota Tangerang, Asmudyanto pada wartawan, saat diwawancarai, Jumat (17/01)
Menurut Asmudyanto mengatakan KPK terlalu lambat dalam menangani kasus dugaan Pemerasan ASN pemungut Pajak di Kabupaten Tangerang. Meski, pihaknya sudah menyampaikan informasi serta kejadian yang nyata adanya namun tidak ada tindakan dan respon serius dari KPK.
“ Saya heran dengan kinerja KPK, padahal dari sejak awal laporan kami hadirkan para ASN yang menjadi korban pemerasan dan telah dilakukan wawancara oleh tim KPK namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut,” Asmudyanto.
Bahwa kasus dugaan Pemerasan ASN pemungut Pajak daerah Kabupaten Tangerang berawal dari adanya informasi yang didapatkan melalui para korban yang berstatus ASN yang mengaku telah dilakukan pemotongan insentif dan pemotongan tersebut telah dilakukan sejak dari tahun 2017 sampai dengan 2024 lalu.
” Memang dari awal kami mendapatkan informasi dari ASN, setelah kami melakukan verifikasi dan penelitian berupa wawancara serta meminta dokumen-dokumen terkait kami menemukan serta meyakini bahwa informasi tersebut benar adanya dan pemotongan insentif tersebut diduga bukan saja terjadi di tahun 2024 tapi jauh sebelum itu telah dilakukan pemotongan setidaknya sejak dari tahun 2017 bahkan diduga tahun-tahun sebelumnya,“ ujar Asmudyanto.
Bahwa kronologis kasus tersebut berawal dari adanya penerimaan uang insentif oleh setidaknya 162 orang ASN pemungut pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang berlangsung sebanyak empat kali dalam satu tahun.
Modus yang dipakai dengan cara mencairkan uang insentif ke masing-masing rekening pegawai, lalu uang tersebut di mintai kembali dalam bentuk tunai dengan cara mengambil kembali ke bank BJB yang ada di wiliyah Kabupaten Tangerang dan besaran potongan insentif tersebut berkisar 30 sampai dengan 40 persen dari total uang insentif yang diterima.
Selanjutnya, menurut Asmudyanto menjelaskan pembagian Insentif bagi pegawai pemungut pajak daerah harus tunduk pada ketentuan PP. No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta tanpa adanya pemotongan kecuali pajak penghasilan (pph 21), namun berdasarkan pengakuan para pegawai pemungut pajak daerah kabupaten tangerang telah dilakukan pemotongan bertahun-tahun.
” Pembagian insentif pemungut pajak daerah harus ikuti ketentuan PP. No. 69 Tahun 2010 berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab,” imbuhnya.
Kalaupun ada pemotongan, tentu tidak sesuai ketentuan aturan tersebut.” Untuk itu demi keadilan dan kepastian hukum kami meminta kepada KPK agar mengusut kasus tersebut sampai tuntas,” pungkasnya.
Diketahui, saat ini tambuk pimpinan lembaga antirasuah periode 2024-2029 , dipimpin Ketua KPK Setyo Budiyanto secara resmi menjabat bersama wakil ketua terpilih, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.**
(Niko)
- Penulis: Suryo S
Saat ini belum ada komentar