Yogyakarta – Temporatur.com
Beberapa Guru besar, Dosen, dan alumni UGM memberikan peringatan kepada Presiden Jokowi yang banyak melakukan penyimpangan.Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk para guru besar, menyampaikan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Sleman, DIY, pada Rabu (31/1/2024).
Petisi Bulaksumur merupakan kritik keras terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang dalam proses pelaksanaan negara Republik Indonesia (RI).
Para guru besar, dosen, mahasiswa, bahkan alumni UGM merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai sektor, yang dinilai melanggar prinsip-prinsip moral, demokrasi, keadilan sosial, dan kerakyatan.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” kata Profesor Koentjoro sebagai pembaca Petisi Bulaksumur.
Menurutnya, sebagai alumni, Presiden Jokowi seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip UGM yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokrasi untuk mencapai standar moral yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah demi mewujudkan cita-cita luhur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
“Presiden Jokowi seharusnya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. ‘Bagi kami almamater, saya berjanji setia. Saya akan memenuhi dharma bhakti untuk Ibu Pertiwi. Dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsaku akan terpancar. Saya akan menjunjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara..’” ujarnya.
Namun, menurut Profesor Koentjoro, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila. Alih-alih menerapkan nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh, Presiden Jokowi dinilai melanggar dan menyalahgunakan kekuasaan.
Oleh karena itu, melalui petisi ini, kita sebagai civitas akademika UGM meminta dan mendesak aparat penegak hukum serta semua pejabat negara dan aktor politik yang mendukung Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera mengoreksi langkah-langkah yang dilakukan dan kembali pada koridor demokrasi. Mereka juga harus mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan tindakan konkret dalam menanggapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama masa demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila guna memastikan berlangsungnya kedaulatan rakyat dengan lancar, berkualitas, dan bermartabat,” tegasnya.
Pada akhir petisi Bulaksumur tersebut ditambahkan kutipan kata-kata dari Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno. “Mari kita bersatu, saling menghormati, menjunjung tinggi persatuan dalam kebhinekaan, dan melindungi hak-hak rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.”
Dengan sikap yang profesional, civitas akademika UGM berharap agara peringatan dan tuntutan mereka didengarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah demi terciptanya negara yang lebih baik dalam menjunjung tinggi Pancasila dan melindungi hak-hak rakyat.(Red)
