Kekerasan Terhadap Jurnalis Ambarita: Cermin Buram Kebebasan Pers di Indonesia
Oleh: Irpan, Jurnalis Media Temporatur.com Kaperwil Kaltim
Kalimantan Timur, Temporatur.com
Kasus pengeroyokan terhadap Jurnalis Ambarita saat melakukan investigasi dugaan peredaran makanan kedaluwarsa di Bekasi, Jawa Barat, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ini adalah serangan terhadap pilar demokrasi, yaitu kebebasan pers. Insiden ini menjadi cermin buram yang merefleksikan betapa rentannya jurnalis di Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai penyambung lidah masyarakat dan pengontrol kekuasaan.
Ambarita, yang tengah berupaya mengungkap potensi bahaya makanan kedaluwarsa bagi masyarakat, justru dihadang dengan kekerasan. Ia dipojokkan, diintimidasi, bahkan menjadi korban pengeroyokan. Alat kerjanya dirampas, menghilangkan bukti-bukti penting yang telah ia kumpulkan. Tindakan ini jelas merupakan upaya untuk membungkam kebenaran dan menghalangi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.
Pelanggaran Berlapis
Pengeroyokan terhadap Ambarita bukan hanya melanggar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan pasal-pasal tentang penganiayaan, pengeroyokan, dan perampasan. Lebih dari itu, tindakan ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 8 UU Pers secara tegas menyatakan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Artinya, kekerasan dan perampasan alat kerja merupakan penghalang bagi kebebasan pers dan dapat dijerat dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang ancaman hukumannya tidak ringan.
Namun, fakta bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis terus berulang menunjukkan adanya masalah serius dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap pekerja media. Impunitas, atau kebebasan bagi pelaku untuk tidak dihukum, menjadi momok yang menakutkan bagi jurnalis di seluruh Indonesia.
Negara Harus Hadir
Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warganya, termasuk jurnalis. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi kebebasan pers dan menjamin keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Berikut adalah beberapa langkah konkret yang perlu diambil:
1. Usut Tuntas dan Hukum Seberat-Beratnya: Aparat kepolisian harus segera mengusut tuntas kasus pengeroyokan Ambarita dan menangkap semua pelaku yang terlibat. Proses hukum harus transparan dan adil, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.
2. Evaluasi dan Perkuat Program Perlindungan Jurnalis: Pemerintah dan organisasi pers perlu mengevaluasi efektivitas program perlindungan jurnalis yang ada saat ini. Program ini harus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Edukasi Masyarakat: Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya peran jurnalis dalam menjaga demokrasi dan memberikan informasi yang akurat. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi benteng perlindungan bagi jurnalis.
4. Jurnalis Harus Profesional: Jurnalis juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Patuhi kode etik jurnalistik dan hindari tindakan yang dapat memicu konflik atau membahayakan diri sendiri.
Jangan Biarkan Kebenaran Terbungkam
Kasus Ambarita harus menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis. Jangan biarkan kekerasan membungkam kebenaran dan menghalangi hak publik untuk mendapatkan informasi. Mari kita bersama-sama menjaga kebebasan pers sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
Irpan adalah Jurnalis Media Temporatur.com, menjabat sebagai Kepala Perwakilan Wilayah Kalimantan Timur (Kaperwil Kaltim).
