Kinerja DPR RI yang dinilai tidak lagi mewakili rakyat, melainkan lebih sebagai wakil partai, telah memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Ini bukanlah sekadar kegagalan menjalankan fungsi sebagai penyusun anggaran, pengawas, dan pembuat undang-undang, tetapi lebih sebagai kegagalan dalam menjalankan amanah rakyat.
Di era serba digital ini, kata-kata menjelma senjata—bisa melukai, bahkan membunuh. Pernyataan yang tak bijak bisa memicu amarah publik, mencoreng reputasi, dan menggerogoti kepercayaan pada lembaga legislatif. Penonaktifan sejumlah anggota DPR akibat pernyataan dan tindakan kontroversial memantik perdebatan sengit: Apakah ini langkah serius membenahi integritas lembaga, atau sekadar taktik pencitraan partai?
Demonstrasi Sebagai Cermin, Refleksi Ala Romo Kefas untuk Bangsa Oleh: Suryo Sudarmo SelanjutnyaMayat Pria Ditemukan di Muara Lumut Maju, Keluarga Korban Ungkap Dugaan Pengancaman Sebelum Korban HilangTemporatur.com, Bekasi, – Tragedi jatuhnya korban dalam demonstrasi di Jakarta dan diberbagai kota lainnya telah menggugah keprihatinan berbagai pihak. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pewarna Indonesia, melalui Direkturnya, Kefas Hervin Devananda alias Romo Kefas, menyampaikan pandangan mendalam yang mengajak kita untuk merefleksikan makna dari aksi demonstrasi itu sendiri. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin kegelisahan dan harapan yang selama ini mungkin terabaikan. Romo Kefas, dalam berbagai kesempatan, dikenal sebagai sosok yang kritis namun tetap mengedepankan dialog dan pendekatan humanis. Kali ini, ia kembali menyerukan agar penanganan demonstrasi dilakukan secara lebih manusiawi dan transparan. Kritiknya terhadap penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan patut menjadi catatan penting. Selanjutnya27 Sekolah Dipulihkan, Bupati Taput Perjuangkan Revitalisasi 25 Sekolah Lainnya“Nrimo ing Pandum” dan Penanganan yang Humanis Prinsip Jawa […]
Temporatur | Rakyat Semut : Prosesi Kalian DPR & DPRD yang menuntut naik gaji dsbnya, Kini Rakyat Indonesia “Telah Selektif Terhadap Perkembangan Mentalitas Kebijakan Salah, Merebak Sikap Suara Rakyat Indonesia Bersatu Hancurkan Nilai Ketamakan – Itu Semua atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa membuka tabir kalian”(31/8/2025) tim redaksi jauh-jauh hari telah mengingatkan bahwa musuh dunia dalam manusia yaitu manusia itu sendiri, bilamana miliki attitude kridible kinerja gak’ perlu lagi berdalih dengan semua masyarakat di Indonesia.(Li) SelanjutnyaMayat Pria Ditemukan di Muara Lumut Maju, Keluarga Korban Ungkap Dugaan Pengancaman Sebelum Korban Hilangkami semua atas nama dasar kerakyatan yang dipimpin dalam hikmah kebijaksanaan dan perwakilan, bukan berarti semua para petisi tinggi di permukaan jabatan DPR ataupun DPRD “tidak dapat sirna sesaat tanpa dijatuhkan oleh rakyat atas nama Indonesia “kami semua berdiri”(intan78.jj@gmail), tungkaskan. jangan membalik perkataan dalam etika ketamakan semua, bahwa harta – tahta – jabatan – dapat sirna seketika bilamana “Tuhan Yang Maha […]
Perlu diketahui, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang banyak berdirinya industri seperti halnya Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang telah mampu mendongkrak peningkatkan pendapatan daerahnya dari sektor limbah industri, dan mengatur penarikan retribusi limbah industri di Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
sementara, di Kabupaten Bekasi potensi limbah industri belum bisa digarap oleh pemda menjadi sumber pendapatan daerah
Kondisi, APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 sedang tidak baik-baik karena menanggung beban berat untuk membiayai belanja pegawai mencapai 39% dari total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun. Hal ini disebabkan adanya pengangkatan 9.051 tenaga honorer menjadi PPPK Tahun 2025, dan biaya belanja pegawai di akhir tahun anggaran diperkirakan akan bertambah 42% seiring dengan pengangkatan pegawai honorer tahap dua di September 2025 sebanyak kurang lebih 900 orang.
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penjualan Bank Central Asia (BCA) pasca krisis moneter 1998 menjadi salah satu bab penting dalam sejarah ekonomi-politik Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut masalah teknis finansial, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, transparansi, dan kedaulatan ekonomi bangsa.
Kasus ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk selalu mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Wacana untuk meninjau ulang bailout Bank Central Asia (BCA) kembali mencuat, memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom dan pengamat perbankan. Sebuah media bahkan menyebut ide ini sebagai “sesat”. Namun, apakah benar demikian? Atau justru selama ini publik tidak pernah mendapatkan informasi yang utuh mengenai salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah ekonomi Indonesia?
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
