Nasional

Melalui Sosialisasi, Kementerian ATR/BPN Bekali Masyarakat Hukum Adat Buton Selatan Soal Tahapan Sertipikasi

BUTON SELATAN, Temporatur.com Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat hukum adat mengenai proses sertipikasi tanah ulayat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Buton Selatan, Rabu (01/07/26). Forum ini memberikan gambaran mengenai tahapan yang harus ditempuh masyarakat hukum adat hingga bisa memperoleh sertipikat tanah. “Sertipikat tanah ulayat tidak terbit begitu saja. Prosesnya diawali dengan pengadministrasian melalui inventarisasi dan identifikasi, dilanjutkan dengan pengukuran hingga diterbitkannya daftar tanah ulayat. Setelah itu, sesuai ketentuan, masyarakat dapat mengajukan pendaftaran tanah sampai akhirnya memperoleh sertipikat,” ujar Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono. Slameto Dwi Martono menjelaskan, pengadministrasian adalah tahap awal yang dilakukan untuk memastikan keberadaan tanah ulayat beserta masyarakat hukum adat yang menguasainya. Pada tahap ini dilakukan inventarisasi dan identifikasi, yang dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk mengetahui letak, luas, serta batas wilayah tanah ulayat secara jelas. Hasilnya kemudian dituangkan […]

Nasional

Inilah Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait Insiden Kebakaran TPA Jatiwaringin

TANGGERANG, Temporatur.com Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Kami memahami kekhawatiran masyarakat, khususnya terhadap dampak asap dan penurunan kualitas udara. Sebagai bentuk respons cepat, KLH/BPLH telah menerjunkan tim teknis ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan, mengawal proses mitigasi, dan memastikan penanganan berjalan sesuai protokol keselamatan. KLH/BPLH juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang yang telah bekerja sejak awal kejadian, serta kepada BNPB yang memperkuat operasi pemadaman melalui dukungan personel dan water bombing. Atas arahan Menteri LH/Kepala BPLH, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) turun langsung meninjau lokasi guna memastikan penanganan berjalan optimal serta memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Status […]

Nasional

Bangkitkan Ekonomi Daerah, Kemenperin Akselerasi Pemulihan IKM Pascabencana

JAKARTA, Temporatur.com Kementerian Perindustrian berperan aktif dalam upaya percepatan langkah pemulihan pelaku industri kecil (IK) yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Restart Industri Kecil (Restart IK) dengan berbagai bentuk fasilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha agar dapat segera kembali berproduksi, mempertahankan usahanya, serta menggerakkan kembali perekonomian masyarakat di wilayah terdampak. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, percepatan pemulihan industri kecil merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan pemerintah. Karena itu, Kemenperin berkomitmen mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna memastikan pelaku industri kecil memperoleh pendampingan dan fasilitasi yang tepat sasaran. “Kami telah menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemulihan Industri Kecil Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kementerian Perindustrian untuk bergerak cepat mengupayakan pemulihan pelaku industri kecil yang terdampak sehingga dapat […]

Berita Utama, Berita

Kordinator Parkir Semut Kali.Kang Arief. S.H. Menepis Keras Tudingan Adanya Jukir Liar Di Semut Kali

Temporatur.com.Surabaya||Menyikapi terkait munculnya pemberitaan Media Online pada Rabu (01/07/2026) yang beredar bahwa di kawasan semut kali menjadi terminal raksasa atau parkir liar truk serta adanya praktik parkir ilegal dan tuduhan adanya bisnis gelap bahkan melibatkan perangkat kewilayahan, Kang Arief, S.H., selaku Kordiantor Parkir Truk Semut Kali menegaskan bahwa Parkir Sepanjang Semut kali itu Legal dan Titik Parkir sesuai yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya sesuai Regulasi dan aturan Perda Kota Surabaya No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Kendaraan yang parkir disepanjang jalan semut kali, mulai pikap hingga truk tronton itu milik warga dan toko yang usahanya ada di jalan semut kali, kami melibatkan kewilayahan setiap harinya guna untuk kordinasi ketertiban umum dan penataan kendaraan parkir untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas serta mmbantu menjaga kondusifitas kota Surabaya” Ucap Arief. SelanjutnyaDiduga Tak Berizin, Warga Polalang Desak Satpol PP Sumenep Hentikan Pembangunan TowerIa menambahkan serta mengingatkan kepada pihak-pihak […]

Nasional

Bahas PNBP Sektor Pertanahan, Sekjen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Capai 8,4 Juta Berkas Setiap Tahunnya

JAKARTA, Temporatur.com Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan gambaran umum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (01/07/2026). Dalam paparannya, ia menekankan bahwa tingginya volume layanan pertanahan menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian. “Berdasarkan overview berkas PNBP, rata-rata PNBP dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp2,6 triliun dengan rata-rata 8,4 juta pemberkasan. Data ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan, di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Ia menjelaskan, pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlah berkas PNBP mencapai 3.782.001 berkas atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 3.685.117 berkas. Sementara itu, PNBP pada semester pertama 2026 […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.