Suryo S
Indonesia Negara Kepulauan, Ronggosutrisno Tahir Ajak Bangkitkan Kembali Kejayaan Maritim Menuju Indonesia Emas
- calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
- 0Komentar
Moh. Gozi Hafifillah Raih Predikat Wisudawan Terbaik Fakultas UNIJA Sumenep
- calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
- 0Komentar
Hadiri Pelantikan Bupati Bekasi, Ketum LSM Triga Nusantara Tekankan Pendidikan, Kesehatan, dan Pengawasan Pembangunan
- calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
- 0Komentar
Dedi Mulyadi Lantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi Definitif
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- 0Komentar
Ketua GAPENSI Kabupaten Bekasi Hadiri Pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Definitif
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- 0Komentar
Inilah Pesan Dedi Mulyadi Kepada Asep Surya Atmaja Saat Melantik : Targetkan 2027 Tak Ada Jalan Rusak dan Sekolah Buruk di Kabupaten Bekasi
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- 0Komentar
JAPMI dan JaMWAs Gelar Aksi di KPK, Desak Penetapan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Proyek Bekasi
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- 0Komentar
RSUD Bakti Pajajaran Kembangkan Layanan DSA, Percepat Penanganan Stroke di Kabupaten Bogor
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- 0Komentar
Jelang Pelantikan Bupati Bekasi, Relawan Dara Kita Dorong Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Publik
- calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
- 0Komentar
Relawan Dara Kita menyambut antusias rencana pelantikan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan strategis bagi Kabupaten Bekasi.
Praktisi Hukum Soroti Tuper DPRD Bekasi, Peran Kepala Daerah Perlu Ditelusuri Lebih Dalam
- calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
- 0Komentar
Surat Akhmad Marjuki dan Penetapan Perbup oleh Dani Ramdan
Penelusuran proses pembentukan kebijakan juga mengarah pada surat Bupati Bekasi bernomor HK.01/2007/Huk tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani Akhmad Marjuki.
Berdasarkan dokumen yang tersedia, surat tersebut menyebut lima rancangan Peraturan Bupati yang telah difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya berkaitan dengan perubahan atas Perbup Bekasi Nomor 127 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
