Dinamika Pengembangan Kawasan Industri di Nagasari Serang Baru Kabupaten Bekasi
- account_circle Suryo
- calendar_month 16 jam yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto : Dinamika Pengembangan Kawasan Industri di Nagasari Serang Baru Kabupaten Bekasi (ft.ilustrasi)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Dinamika Pengembangan Kawasan Industri di Nagasari Serang Baru Kabupaten Bekasi
BEKASI – TEMPORATUR. COM
Sehubungan dengan dinamika pengembangan kawasan industri di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, perusahaan menyampaikan penjelasan terkait sejumlah hal yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya mengenai relokasi Masjid Nurul Hidayah, status tanah jalan lingkungan, serta rencana penyelesaian enam bidang tanah milik keluarga Ibu Hj. Ilah dan Sdr. Nasep M2.
Melalui siaran pers pada Jumat 20 November 2026, perwakilan perusahaan pengembangan Budiyanto berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi, DPRD, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat dapat memperoleh informasi secara utuh dan objektif.
Perusahaan berkomitmen mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian yang memperhatikan ketentuan administrasi serta aspek kemanusiaan.
1. Relokasi Masjid Nurul Hidayah
Masjid Nurul Hidayah yang berlokasi di Kampung Nambo RT 012 RW 006, Desa Nagasari, berdiri di atas tanah wakaf milik Ibu Ratem Karmilah yang tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf tahun 2008 dengan luas awal sekitar 1.000 meter persegi.
Pembangunan masjid tersebut disebut memperoleh dukungan dari donatur asal Kuwait melalui fasilitasi Sdr. Budiyanto, serta partisipasi masyarakat melalui infak dan sedekah.
Seiring rencana pengembangan kawasan industri, dilakukan pembahasan mengenai relokasi masjid ke lokasi pengganti di Kampung Jereged, Desa Nagasari, dengan nama Masjid Jami Nurhasanah.
Berdasarkan dokumen yang dimiliki perusahaan, dari sekitar 150 kepala keluarga di lingkungan tersebut, sebanyak 148 kepala keluarga menyatakan mendukung dan menyetujui proses relokasi.
Tahapan administrasi yang telah dilakukan antara lain:
– Musyawarah dan notulensi rapat pada 15 Maret 2023.
– Pernyataan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
– Proses perubahan Akta Ikrar Wakaf.
– Penerbitan Akta Ikrar Wakaf baru tertanggal 7 September 2026.
– Pencatatan tanah wakaf pengganti dengan luas sekitar 1.321 meter persegi.
Sosialisasi rencana pembongkaran Masjid Nurul Hidayah juga telah dilaksanakan pada 29 Oktober 2026 dengan melibatkan wakif, nadzir, Kepala Desa Nagasari, Ketua BPD, Camat Serang Baru, Kapolsek Serang Baru, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
2. Status Tanah Jalan Lingkungan
Terkait tanah jalan lingkungan yang selama ini menjadi akses warga Kampung Nambo RT 012 RW 006, berdasarkan penelusuran data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen perusahaan, tanah tersebut tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Desa Nagasari maupun aset negara.
Perusahaan menyampaikan bahwa konfirmasi telah dilakukan kepada sejumlah instansi terkait di Kabupaten Bekasi. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, belum ditemukan pencatatan tanah tersebut sebagai aset desa ataupun aset negara.
Adapun pembangunan rabat beton jalan lingkungan sebelumnya disebut bersumber dari program PNPM Mandiri dan APBDes Desa Nagasari.
Pemerintah Desa Nagasari juga disebut telah melaksanakan musyawarah pada 19 Desember 2024 bersama masyarakat untuk membahas status tanah dan pengelolaan rabat beton.
Dalam musyawarah tersebut, pengelolaan rabat beton yang sebelumnya berada di bawah pemerintah desa dan BPD disepakati untuk dialihkan ke lokasi jalan lingkungan lainnya di wilayah Desa Nagasari atas permintaan kepala desa.
3. Penyelesaian Enam Bidang Tanah Seluas 9.427 Meter Persegi
Perusahaan juga menyampaikan penjelasan mengenai proses komunikasi dan negosiasi atas enam bidang tanah milik keluarga Ibu Hj. Ilah dan Sdr. Nasep M2 yang berada di area rencana pengembangan kawasan industri.
Komunikasi mengenai penawaran harga tanah tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa tahun, baik melalui staf perusahaan maupun pihak perantara.
Adapun total luas enam bidang tanah yang menjadi objek pembahasan mencapai 9.427 meter persegi, dengan rincian:
1. Bidang pertama: 6.185 meter persegi.
2. Bidang kedua: 1.949 meter persegi.
3. Bidang ketiga: 337 meter persegi.
4. Bidang keempat: 275 meter persegi.
5. Bidang kelima: 663 meter persegi.
6. Bidang keenam: 18 meter persegi.
Total keseluruhan: 9.427 meter persegi.
4. Tiga Skema Penawaran Kompensasi
Sebagai bentuk upaya penyelesaian, perusahaan menyampaikan tiga skema penawaran kepada pemilik lahan, yaitu:
Pertama, kompensasi uang tunai.
Perusahaan menawarkan kompensasi sebesar Rp1.000.000 per meter persegi. Dengan total luas 9.427 meter persegi, nilai penawaran mencapai Rp9.427.000.000 atau Rp9,427 miliar.
Kedua, tanah pengganti.
Perusahaan menawarkan penyediaan tanah pengganti dengan luas yang sama, yakni 9.427 meter persegi, di lokasi yang dinilai strategis sepanjang jalan utama Desa Nagasari.
Ketiga, penggantian rumah.
Apabila terdapat bangunan rumah yang terdampak, biaya penggantiannya akan disesuaikan dengan hasil penilaian atau taksiran tim teknis perusahaan.
Perusahaan berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak-pihak terkait dapat membantu memfasilitasi komunikasi dengan pemilik lahan sehingga proses penyelesaian dapat menemukan kesepakatan yang baik bagi semua pihak.
5. Kepastian Sikap Pemilik Lahan dan Penyesuaian Site Plan
Perusahaan berharap adanya kepastian dari pemilik lahan terhadap penawaran yang telah disampaikan.
Apabila pemilik bersedia menjual tanahnya, perusahaan berharap proses komunikasi dapat dilanjutkan menuju kesepakatan bersama.
Namun, apabila pemilik lahan tidak berkehendak menjual tanahnya, perusahaan meminta agar disampaikan surat pernyataan tertulis sebagai dasar untuk menghentikan rencana pembebasan terhadap bidang tanah tersebut.
Selanjutnya, perusahaan akan menindaklanjuti melalui evaluasi dan revisi rencana tata letak kawasan atau site plan, sehingga bidang tanah yang tidak dilepas dapat disesuaikan dari rencana pengembangan.
6. Komitmen Penyelesaian Secara Musyawarah
Perusahaan memahami bahwa pengembangan kawasan industri tidak hanya berkaitan dengan aspek investasi dan administrasi, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat serta aspek kemanusiaan.
Oleh karena itu, perusahaan mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi terbuka, musyawarah, dan klarifikasi berdasarkan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perusahaan berharap seluruh persoalan yang muncul dalam pengembangan kawasan industri di Desa Nagasari dapat diselesaikan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat, kepastian status tanah, keberadaan fasilitas ibadah, serta kepentingan pembangunan daerah.
Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan klarifikasi perusahaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, serta insan pers.
Perusahaan berharap tercipta penyelesaian yang mengedepankan kebersamaan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi
(SUR)
Sumber : Siaran Pers
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar