LSM GANAS Desak Kadis Disbudpora Bekasi Pecat Kabid dan Dua Pengawas Terkait Dugaan Permintaan Uang BA
- account_circle Suryo
- calendar_month 2 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto: LSM GANAS Desak Kadis Disbudpora Bekasi Pecat Kabid dan Dua Pengawas Terkait Dugaan Permintaan Uang BA
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LSM GANAS Soroti Dugaan Praktik Uang Pelicin untuk Penandatanganan Berita Acara, Minta Inspektorat Turun Tangan
BEKASI — TEMPORATUR.COM
Dugaan permintaan uang pelicin oleh oknum di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi menjadi sorotan publik setelah pemberitaan dan video terkait persoalan tersebut beredar luas di media sosial.
Menanggapi polemik itu, Ketua Umum LSM Garda Sakti Nusantara (GANAS), Brian Shakti, mendesak Kepala Disbudpora Kabupaten Bekasi mengambil tindakan tegas terhadap pejabat bidang (Kabid) dan dua oknum pengawas yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan permintaan uang untuk menandatangani Berita Acara (BA).
Brian menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan meminta sejumlah uang sebagai syarat penandatanganan dokumen pekerjaan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berkembang di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, praktik semacam itu berpotensi mencederai integritas aparatur, merusak kepercayaan masyarakat, serta mengganggu kualitas pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Kalau benar ada oknum yang meminta uang untuk menandatangani Berita Acara, ini harus ditindak tegas. Jangan sampai praktik seperti itu menjadi kebiasaan dan justru merugikan pihak yang melaksanakan pekerjaan,” cetus Brian Kamis, 18/11/2026.
Ia juga meminta Kepala Disbudpora tidak berhenti pada klarifikasi internal, tetapi memastikan adanya pemeriksaan secara objektif terhadap pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan dan video viral tersebut.
Minta Pemeriksaan Menyeluruh dan Transparan
Brian turut mendorong Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan untuk mengungkap duduk perkara dugaan permintaan uang tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup kronologi kejadian, pihak yang diduga meminta uang, tujuan permintaan, besaran uang yang diminta, serta kaitannya dengan proses pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara pekerjaan.
Apabila ditemukan pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan kewenangan, ia meminta pemerintah daerah menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desakan terhadap pemberhentian atau pencopotan pejabat yang bersangkutan, kata Brian, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Biarkan Dugaan Ini Mengganggu Kualitas Pekerjaan
Persoalan tersebut juga dinilai perlu menjadi perhatian serius karena Berita Acara merupakan salah satu dokumen penting dalam proses administrasi pekerjaan pemerintah.
Proses pemeriksaan dan penandatanganan BA semestinya dilakukan berdasarkan kesesuaian hasil pekerjaan, spesifikasi teknis, volume, serta ketentuan kontrak, bukan karena adanya permintaan imbalan di luar mekanisme resmi.
Jika dugaan praktik tersebut terbukti, dampaknya bukan hanya menyangkut persoalan administrasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Kepala Disbudpora Kabupaten Bekasi maupun penjelasan dari pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut masih perlu diperoleh untuk memastikan kronologi dan duduk perkara secara berimbang.
TEMPORATUR.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.
(SUR)
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar