Raffi Ahmad dan The Dudas Minus One Siapkan Rp15 Miliar untuk Bantuan Kemanusiaan Usai Polemik Endorsement Kementerian
- account_circle Suryo
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto: Raffi Ahmad dan The Dudas Minus One Siapkan Rp15 Miliar untuk Bantuan Kemanusiaan Usai Polemik Endorsement Kementerian
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten menyampaikan permintaan maaf serta berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk masyarakat terdampak bencana. KPK turut memberikan penjelasan terkait konsultasi yang pernah dilakukan Raffi pada 2024.
JAKARTA — TEMPORATUR.COM
Polemik kerja sama jasa promosi atau endorsement antara perusahaan RANS Entertainment dengan dua kementerian senilai hampir Rp14,7 miliar terus menjadi perhatian publik. Menanggapi sorotan tersebut, Raffi Ahmad bersama tiga rekannya yang tergabung dalam The Dudas Minus One menyatakan komitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama warga terdampak bencana.
Komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, Raffi hadir bersama Nazril Irham alias Ariel, Deddy Mahendra Desta, dan Gading Marten.
Sebelumnya, melalui pernyataan yang diunggah di media sosial pada Senin (16/11/2026), Raffi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas polemik kerja sama dengan kementerian yang belakangan menjadi sorotan.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan, dan saya meminta maaf,” ujar Raffi.
Ia menjelaskan, dana Rp15 miliar tersebut akan dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan, termasuk dukungan logistik, pembangunan bendungan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Penyaluran bantuan tahap awal disebut difokuskan ke Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan dikoordinasikan bersama pihak terkait.
Raffi juga menegaskan bahwa dana bantuan tersebut tidak berasal dari pemotongan honor kru produksi, pekerja, UMKM lokal, maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kerja sama.
Menurut penjelasannya, dana itu bersumber dari dana pribadi Raffi serta honor yang diterima Ariel, Desta, dan Gading dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berawal dari Temuan Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian.
Temuan tersebut mencakup lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2025–2026.
Total nilai pengadaan yang diungkap ICW mencapai Rp14,7 miliar, dengan PT RANS Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.
Dalam temuannya, ICW menyoroti dugaan persoalan persaingan dalam pengadaan serta potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang juga memiliki keterkaitan dengan perusahaan penyedia jasa tersebut.
Sementara itu, pihak RANS sebelumnya membenarkan nilai keseluruhan kerja sama mencapai Rp14.696.955.002.
Nilai tersebut terdiri atas kerja sama dengan Kemendikbud sebesar Rp3.900.000.002 dan KKP sebesar Rp10.796.955.000.
RANS menjelaskan bahwa nilai kontrak tidak hanya mencakup penayangan konten di media sosial, tetapi juga biaya produksi, perjalanan, logistik, kegiatan luar jaringan, dan aktivitas promosi lainnya.
Raffi Nyatakan Siap Diperiksa
Dalam pernyataannya, Raffi juga menyampaikan kesediaannya untuk terbuka terhadap pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menyatakan siap menindaklanjuti apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur kerja sama tersebut.
Raffi juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kelanjutan profesinya sebagai pekerja seni, termasuk aktivitas endorsement dan kerja sama komersial.
Namun, pada Rabu (18/11/2026), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut memang membuka ruang konsultasi dan pendampingan dalam ranah pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurut KPK, konsultasi tersebut bertujuan memberikan telaah dan rekomendasi preventif untuk memitigasi potensi pelanggaran hukum.
Penjelasan KPK tersebut menjadi penting dalam melihat persoalan ini secara proporsional. Konsultasi pencegahan tidak dengan sendirinya menggantikan pemeriksaan terhadap proses pengadaan maupun penilaian atas potensi konflik kepentingan.
Transparansi Penyaluran Dana Menjadi Sorotan
Komitmen pengalokasian Rp15 miliar tersebut kini menjadi perhatian masyarakat. Publik tidak hanya menunggu realisasi bantuan, tetapi juga membutuhkan kejelasan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran, penerima manfaat, serta laporan pertanggungjawabannya.
Permintaan maaf dan komitmen bantuan kemanusiaan merupakan pernyataan tanggung jawab yang disampaikan pihak terkait. Namun, persoalan tata kelola pengadaan jasa influencer oleh kementerian tetap perlu dinilai berdasarkan dokumen kontrak, prosedur pengadaan, dan hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
Dengan demikian, polemik ini tidak berhenti pada pernyataan di konferensi pers maupun janji penyaluran bantuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
(SUR)
TEMPORATUR.COM — Mengawal Informasi, Menjaga Independensi.
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar