Dugaan Penganiayaan Dua Tersangka di Palembang Disorot, Kuasa Hukum Desak Kapolda Sumsel Usut Oknum Penyidik
- account_circle Suryo
- calendar_month 2 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto : Dugaan Penganiayaan Dua Tersangka di Palembang Disorot, Kuasa Hukum Desak Kapolda Sumsel Usut Oknum Penyidik
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Dugaan Penganiayaan Dua Tersangka di Palembang Disorot, Kuasa Hukum Desak Kapolda Sumsel Usut Oknum Penyidik
PALEMBANG — TEMPORATUR.COM
Dugaan kekerasan, penganiayaan, hingga pengeroyokan terhadap dua tersangka berinisial SI (53) dan MR (22) dalam proses penanganan perkara keributan sengketa lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, menjadi sorotan. Keduanya dilaporkan mengalami sejumlah luka fisik serius yang diduga terjadi saat proses penangkapan dan pemeriksaan oleh oknum aparat kepolisian.
Atas dugaan tersebut, keluarga korban bersama kuasa hukum dan praktisi hukum mendesak Kapolda Sumatera Selatan serta Kapolrestabes Palembang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap anggota yang diduga terlibat.
Peristiwa ini bermula dari penanganan perkara keributan yang dipicu persoalan lahan pada Minggu (8/11/2026). Kedua tersangka disebut telah diamankan pihak kepolisian dari kediaman masing-masing.
Namun, berdasarkan keterangan istri, keluarga, serta pengakuan SI dan MR, keduanya diduga mengalami kekerasan selama proses penanganan perkara tersebut.
SI dilaporkan mengalami patah tulang pada tangan kiri, cedera pada bahu kanan, lebam di bagian perut terutama ulu hati, serta sejumlah luka lebam di wajah dan goresan pada kaki. Kondisi tangan SI bahkan disebut mengalami kerusakan serius berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga setelah pemeriksaan medis.
Sementara itu, MR dilaporkan mengalami gangguan penglihatan pada kedua mata dan penurunan kemampuan pendengaran pada kedua telinga. Selain itu, terdapat luka robek di bagian pelipis dan memar pada dada.
Dalam keterangannya, MR mengaku mengalami pemukulan menggunakan bola biliar. Meski demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis, visum et repertum, keterangan saksi, serta penyelidikan yang objektif dan transparan.
Keluarga SI juga mempertanyakan prosedur penangkapan. Pasalnya, menurut keterangan istri SI, suaminya dalam kondisi sehat ketika dijemput dari rumah. Keluarga juga mengaku petugas yang datang diduga tidak memperlihatkan surat penangkapan.
Atas kejadian tersebut, keluarga kedua tersangka tengah mempersiapkan langkah hukum melalui laporan dugaan penganiayaan dan pengaduan kepada Divisi Propam Polri serta Propam Polda Sumatera Selatan.
Kuasa Hukum: Status Tersangka Bukan Pembenaran Kekerasan
Kuasa hukum istri SI, Wendi Apriyanto, S.H., menegaskan bahwa seseorang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan manusiawi.
Menurut Wendi, kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan maupun pemeriksaan tidak dapat dijalankan tanpa batas. Setiap tindakan aparat harus berlandaskan hukum, mengikuti prosedur, serta menghormati hak asasi manusia.
“Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan diri, integritas fisik, dan kepastian hukum. Tidak ada satu pun status hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia,” tegas Wendi, Minggu (15/11/2026).
Ia menyatakan, apabila dugaan penganiayaan terbukti memenuhi unsur tindak pidana, anggota kepolisian yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Wendi juga mendorong adanya tiga jalur pertanggungjawaban, yakni proses pidana, pemeriksaan Propam, dan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Menurutnya, proses pemeriksaan internal kepolisian tidak boleh menggantikan proses peradilan pidana apabila ditemukan dugaan tindak kejahatan.
“Jangan sampai perkara yang seharusnya diuji melalui proses peradilan pidana justru hanya diselesaikan melalui mekanisme internal institusi. Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka harus ada proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rensis Oktaviani Desak Kapolda Sumsel Turun Tangan
Sorotan serupa disampaikan praktisi hukum Rensis Oktaviani Kandouw, S.H., C.Med. Ia mendesak Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang berani mengusut dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan oknum anggotanya.
Rensis menilai pemeriksaan terhadap dugaan kekerasan tersebut seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pengawasan institusi kepolisian dan tidak semata-mata menunggu adanya pengaduan dari keluarga maupun korban.
Ia juga meminta penyidik memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV), baik sebelum maupun saat keributan berlangsung, serta mengumpulkan keterangan seluruh saksi untuk mengungkap rangkaian kejadian secara utuh.
Tidak hanya dugaan kekerasan terhadap kedua tersangka, Rensis meminta akar persoalan sengketa lahan turut diusut. Pemeriksaan, menurutnya, harus mencakup seluruh pihak yang terlibat, termasuk alas hak, bukti kepemilikan, dan dasar hukum penguasaan lahan yang menjadi sumber konflik.
“Perkara lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sudah berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum dari pihak penyidik hingga berakhir bentrok fisik. Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang diminta memberikan penjelasan resmi terkait prosedur penangkapan, yang sudah melukai dan mencederai korban MR, kondisi kesehatan kedua tersangka, serta adanya dugaan kekerasan, penganiayaan dan pengeroyokan termasuk pemicu bentrokan ini bisa terjadi,” tegas Rensis, Rabu (18/11/2026).
Transparansi Penanganan Perkara Jadi Tuntutan
Kasus ini memunculkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat penjelasan resmi dari pihak kepolisian, mulai dari prosedur penangkapan, kondisi kesehatan kedua tersangka, dugaan kekerasan selama pemeriksaan, hingga penanganan awal konflik sengketa lahan.
Secara hukum, tindakan penangkapan dan pemeriksaan wajib dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Setiap orang juga berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan diri dan tidak boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
Karena itu, dugaan penganiayaan terhadap SI dan MR perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan independen, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan medis, serta klarifikasi terhadap anggota yang disebut dalam tuduhan tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Polrestabes Palembang maupun Polda Sumatera Selatan terkait dugaan kekerasan, prosedur penangkapan, dan kondisi kedua tersangka masih diperlukan untuk memberikan gambaran berimbang.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Namun, dugaan pelanggaran hukum oleh siapa pun, termasuk aparat penegak hukum, harus diperiksa secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Redaksi)
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar