Anggaran Rp7,1 Miliar Puskesmas Sukasejati Disorot, LSM KOMPI Siapkan Aksi di Kejari Bekasi
- account_circle Suryo
- calendar_month 12 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto : Anggaran Rp7,1 Miliar Puskesmas Sukasejati Disorot, LSM KOMPI Siapkan Aksi di Kejari Bekasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Anggaran Rp7,1 Miliar Puskesmas Sukasejati Disorot, LSM KOMPI Siapkan Aksi di Kejari Bekasi
BEKASI — TEMPORATUR.COM
Rencana pembangunan Puskesmas Sukasejati dengan anggaran yang disebut mencapai Rp7,1 miliar menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Peduli Indonesia (LSM KOMPI). Organisasi tersebut berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026), untuk mendesak aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dan persoalan legalitas bangunan tersebut.
Dalam poster seruan aksi yang beredar, LSM KOMPI secara terbuka menyoroti nama Benny Sugiarto yang disebut menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Selain dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power), KOMPI juga mempertanyakan legalitas bangunan Puskesmas Sukasejati yang dikaitkan dengan anggaran pembangunan sebesar Rp7,1 miliar.
Sekretaris Jenderal LSM KOMPI, Diego Sadewo mengatakan pihaknya meminta Kejari Kabupaten Bekasi melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap persoalan tersebut.
Menurut Diego, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah proses pembangunan, penggunaan anggaran, serta aspek perizinan dan tata ruang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menelusuri persoalan ini secara menyeluruh, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan legalitas bangunan Puskesmas Sukasejati,” ujar Diego saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Ia menyebutkan, aksi unjuk rasa tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB dengan titik kumpul sekaligus lokasi aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Melalui aksi tersebut, LSM KOMPI mengusung slogan “Suarakan Keadilan, Tangkap Para Koruptor!” sebagai bentuk desakan agar dugaan persoalan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Kejaksaan Diminta Telusuri Penggunaan Anggaran
Diego menilai pembangunan fasilitas kesehatan yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi, teknis konstruksi, perizinan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Karena itu, pihaknya meminta kejaksaan tidak hanya melihat persoalan dari sisi fisik bangunan, tetapi juga menelusuri seluruh tahapan kegiatan, mulai dari dokumen perencanaan, proses pengadaan, kontrak pekerjaan, realisasi anggaran, hingga kesesuaian pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, ia berharap aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, dugaan penyalahgunaan wewenang maupun persoalan legalitas bangunan yang disuarakan LSM KOMPI tersebut masih merupakan tudingan yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh instansi berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Benny Sugiarto maupun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi terkait tudingan yang disampaikan LSM KOMPI.
Redaksi TEMPORATUR.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memenuhi prinsip keberimbangan dan memberikan kesempatan kepada semua pihak menyampaikan penjelasan.
Publik kini menanti tindak lanjut Kejari Kabupaten Bekasi terhadap laporan maupun aspirasi yang akan disampaikan LSM KOMPI, sekaligus kejelasan mengenai penggunaan anggaran Rp7,1 miliar dan legalitas pembangunan Puskesmas Sukasejati.
(SUR)
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar