Diduga Adanya Pungutan Rp 150 ribu ke Ratusan PJLP LH Kecamatan Sawah Besar, Berkedok Biaya Meterai Adendum Rapelan Gaji
- account_circle Redaksi
- calendar_month 2 menit yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Sekitar 100 pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, melaporkan adanya dugaan pungutan tidak resmi yang membebani pekerja.
Setiap pegawai diminta menyetor uang sebesar Rp150.000 yang disebut sebagai biaya penggantian materai dalam pembuatan dokumen adendum terkait pencairan rapelan gaji.
Rapelan gaji yang akan diterima para pekerja tersebut nilainya tercatat sekitar Rp2.080.000 per orang. Namun sebelum dana itu diterima sepenuhnya, mereka justru diminta mengeluarkan uang tambahan yang menurut aturan seharusnya tidak dibebankan kepada pekerja.
Jika dikalikan dengan jumlah pegawai yang terdampak, total dana yang dikumpulkan bisa mencapai Rp15 juta dalam satu kali proses administrasi saja.
Yang semakin mencurigakan, pungutan ini ternyata tidak berlaku di wilayah lain di bawah naungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. PJLP di kecamatan-kecamatan lain melaporkan proses yang sama berjalan lancar tanpa ada biaya tambahan apa pun.
Perbedaan perlakuan ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa ada oknum yang memanfaatkan momen pencairan dana untuk mengambil keuntungan pribadi.
“Rapelan gaji yang kami terima sebesar Rp2.080.000, tetapi kami justru diminta uang Rp150.000 dengan alasan untuk biaya meterai adendum. Kami mempertanyakan dasar permintaan uang tersebut. Kenapa di wilayah lain tidak ada permintaan seperti ini?” ungkap salah seorang pegawai PJLP yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (14/11/26).
Seorang pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa pungutan sebesar Rp150.000 untuk sekadar biaya materai adalah angka yang sangat berlebihan dan tidak masuk akal.
Harga materai resmi saat ini jauh di bawah angka yang diminta. Selisih yang besar antara harga materai sebenarnya dan uang yang dipungut menunjukkan adanya ketidakjujuran yang patut diduga.
“Ini bukan sekadar kejanggalan administratif. Ini adalah bentuk pungutan liar yang menyasar kelompok pekerja berpenghasilan rendah. Jika satu materai saja diminta bayar ratusan ribu rupiah, di mana sisa uangnya disalurkan? Siapa yang mengelola dan siapa yang mempertanggungjawabkannya? Tidak ada struk, tidak ada bukti pembayaran resmi,” tegas pengamat tersebut.
Pengamat juga menyoroti ketidakadilan yang terjadi ketika kebijakan yang sama diperlakukan berbeda antarwilayah. Jika di kecamatan lain tidak ada biaya tersebut, maka alasan yang diberikan oleh oknum di Sawah Besar sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pimpinan instansi di tingkat atas.
“Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat tidak boleh tutup mata. Rp15 juta itu bukan uang kecil, apalagi jika diambil dari kantong pekerja yang penghasilannya pas-pasan. Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi hak pekerja justru dikurangi secara diam-diam oleh pihak yang seharusnya melayani,” tambahnya.
Para pegawai PJLP telah menyampaikan harapan agar pimpinan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat maupun Kasatpel Sawah Besar segera memberikan penjelasan terbuka. Mereka menuntut kejelasan dasar hukum dari pungutan tersebut serta pengembalian dana jika ternyata permintaan itu memang tidak memiliki dasar yang sah.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada pihak Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar melalui pesan WhatsApp pada Senin (16/11/26) belum mendapat tanggapan apa pun. Sikap enggan berkomentar ini justru semakin memperkuat dugaan adanya hal yang ditutup-tutupi.
Pengamat menegaskan bahwa ketidak transparanan ini harus segera diakhiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh tenaga kerja di lingkungan instansinya, termasuk PJLP, dari segala bentuk pungutan yang tidak wajar. Diamnya pimpinan sama dengan membiarkan ketidakadilan berlanjut.
“Jika benar tidak ada dasar aturan, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran disiplin, bahkan bisa jadi dugaan penyalahgunaan wewenang. Proses administrasi negara tidak boleh dijadikan ladang pungutan liar, sekecil apa pun nilainya. Prinsipnya tidak boleh ada biaya apa pun yang dibebankan kepada pekerja untuk menerima hak gajinya sendiri,” tegas pengamat Ferdian.
Perlakuan yang tidak seragam antarwilayah juga menjadi bukti lemahnya standar operasional prosedur yang baku dan diawasi dengan ketat. Jika satu kecamatan bebas biaya sementara kecamatan lain dipungut biaya, berarti tidak ada aturan tertulis yang dipatuhi secara konsisten. Setiap wilayah seolah-olah berjalan dengan kebijakan masing-masing.
Para pekerja berharap persoalan ini tidak berhenti sekadar pada klarifikasi lisan. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh, pemulihan hak pekerja dengan pengembalian dana yang sudah dipungut, serta sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pungutan tersebut agar tidak terulang di masa mendatang.
- Penulis: Redaksi
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar