Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Jatim » Pengawas Desa Pertanyakan Pilkaur Sumbersari, RAB Rp55 Juta dan Pakta Integritas Jadi Sorotan

Pengawas Desa Pertanyakan Pilkaur Sumbersari, RAB Rp55 Juta dan Pakta Integritas Jadi Sorotan

  • account_circle Efendi
  • calendar_month 17 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pengawas Desa Pertanyakan Pilkaur Sumbersari, RAB Rp55 Juta dan Pakta Integritas Jadi Sorotan

BLITAR — TEMPORATUR.COM

Proses pemilihan perangkat desa (Pilkaur) di Desa Sumbersari, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, menjadi perhatian setelah Pengawas Desa berinisial MS mempertanyakan transparansi anggaran, kesiapan administrasi panitia, serta pemenuhan pakta integritas menjelang pelaksanaan tahapan seleksi.

Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan anggaran sebesar Rp55 juta yang disebut bersumber dari APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026. MS mengaku belum menerima salinan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) meskipun telah beberapa kali meminta dokumen tersebut kepada pihak panitia.

Dalam keterangannya kepada awak media saat ditemui di kediamannya pada 11–12 November 2026, MS menilai keterbukaan informasi anggaran dan komitmen integritas panitia perlu dipastikan sebelum seluruh tahapan Pilkaur dilaksanakan.

Menurut MS, pakta integritas merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga independensi panitia sekaligus mencegah potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami sudah berulang kali meminta panitia menyerahkan laporan kegiatan beserta rincian anggaran (RAB APBDes 2026), tetapi hingga saat ini belum diberikan salinan yang jelas,” ungkap MS dalam pesan WhatsApp kepada TEMPORATUR.COM, 15 November 2026.

MS juga mengingatkan agar persiapan Pilkaur dilakukan secara terencana dan sesuai ketentuan. Apabila berbagai persyaratan belum terpenuhi, menurutnya, pelaksanaan agenda tersebut berpotensi mengalami penundaan hingga 2027.

Ia turut mengingatkan pentingnya mengambil pelajaran dari persoalan hukum dalam proses pengisian perangkat desa di daerah lain agar pelaksanaan Pilkaur di Sumbersari tidak menimbulkan persoalan serupa.

*Konfirmasi kepada pemerintah desa dan panitia*

Untuk memperoleh penjelasan berimbang, awak media berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada sejumlah pihak terkait.

Konfirmasi disampaikan kepada Camat Udanawu, Endro Riyadi, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi.

Sementara itu, saat mendatangi Balai Desa Sumbersari, awak media menemui Kepala Desa Hesti. Namun, Kepala Desa mengarahkan agar pertanyaan mengenai pelaksanaan Pilkaur disampaikan kepada Abu, salah seorang staf atau perangkat desa yang sedang bertugas.

Awak media juga berupaya menemui Ketua Panitia Pilkaur, Pujo. Namun, yang bersangkutan tidak berada di lokasi. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp juga belum mendapatkan balasan.

Upaya konfirmasi turut dilakukan kepada salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berinisial G pada 15 November 2026. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan mengenai rincian RAB APBDes maupun perkembangan tahapan pemilihan perangkat desa tersebut.

Transparansi anggaran dan integritas menjadi perhatian

Dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa, panitia wajib bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan pemerintah daerah, serta petunjuk teknis yang berlaku.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam proses tersebut meliputi:

1. Pakta integritas panitia. Komitmen tertulis diperlukan untuk menjaga independensi, menghindari benturan kepentingan, serta mencegah praktik KKN.

2. Transparansi anggaran. Penggunaan anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga memiliki hak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memperhatikan pengecualian informasi yang diatur undang-undang.

3. Legalitas kepanitiaan. Pembentukan panitia harus memiliki dasar penetapan resmi, pembagian tugas, serta mekanisme kerja yang jelas sesuai regulasi daerah.

4. Fungsi pengawasan. BPD dan unsur pengawasan terkait dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan tahapan Pilkaur.

Persoalan yang disampaikan MS tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas penggunaan keuangan desa.

Hingga kini, besaran anggaran Rp55 juta, rincian RAB, serta pemenuhan pakta integritas panitia masih memerlukan penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Sumbersari maupun panitia penyelenggara.

TEMPORATUR.COM akan terus membuka ruang klarifikasi bagi Kepala Desa Sumbersari, Ketua Panitia Pilkaur, Camat Udanawu, BPD, serta pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

(FE)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less